PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (bankjatim) telah melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI tentang pengelolaan kas negara.
Perjanjian ditandatangani Dirut bankjatim Busrul Iman dan Direktur Jenderal Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti Kamis (23/01) di Gedung AA Maramis Kemenkeu Jakarta,
Dalam kesempatan itu, bankjatim juga sukses meraih penghargaan dari Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu RI sebagai Terbaik Mitra Transaksi Treasury Dealing Room Tahun 2024 kategori Bank Pembangunan Daerah.
Busrul menjelaskan, ruang lingkup perjanjian yang ditandatangani mencakup beberapa hal. Antara lain penyaluran gaji melalui rekening aparatur sipil negara / prajurit TNI / anggota Kepolisian dan pejabat negara secara terpusat.
Selain itu juga melakukan pelaksanaan penerimaan negara secara elektronik melalui collecting agent, pengelolaan rekening pemerintah milik satuan kerja lingkup kementerian negara/lembaga, serta global master repurchase agreement (GMRA) Indonesia.
”Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan pengelolaan keuangan negara yang transparan, efisien, dan akuntabel. Kerja sama yang kami lakukan dengan DJPb merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menyederhanakan dan mengintegrasikan pengelolaan kas negara melalui sinergi antara pemerintah dan lembaga-lembaga keuangan,” paparnya.
Busrul juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas penghargaan yang telah diberikan kepada bankjatim. Keberhasilan ini tentu saja tidak lepas dari peran penting para nasabah setia bankjatim yang telah mempercayakan layanan finansialnya di bankjatim.
Busrul juga berharap ke depannya Transaksi Treasury Dealing Room bankjatim dapat terus memberikan pelayanan yang optimal sehingga mampu menunjang pengembangan transaksi treasury yang lebih profitable namun tetap dapat terukur risikonya.
”Nasabah yang terus percaya kepada produk-produk yang kami tawarkan adalah salah satu pilar untuk terus maju dan berkembang. Ke depannya, kami akan terus mendukung pemerintah Indonesia, memberikan literasi dan memperkaya produk keuangan, serta senantiasa selalu berada di sisi nasabah dalam memberikan solusi finansial,” tutur Busrul.
Sementara itu, Astera menyampaikan, saat ini pengelolaan kas negara telah berkembang pesat dengan dukungan kualitas sistem penerimaan dan pengeluaran negara yang modern dan berbasis digital.
Sepanjang tahun 2024, terdapat lebih dari 100 juta transaksi penerimaan negara (NTPN). Kemudian jumlah transaksi pengeluaran negara (SP2D) mencapai lebih dari 5,6 juta dokumen atas seluruh belanja negara yang disalurkan. (ita)