Donald Trump menarik keanggotaan Amerika Serikat (AS) dari World Health Organization (WHO) setelah dilantik sebagai presiden AS ke-47 pada Senin (20/01).
Proses penarikan AS dari keanggotaan Organisasi Kesehatan Dunia itu dilakukan dengan penandatangan perintah eksekutif (executive order) yang dapat dijalankan tanpa persetujuan kongres.
Keputusan serupa juga Trump lakukan pada periode pertamanya sebagai Presiden AS pada 2020. Namun, saat Joe Biden (Presiden AS ke-46) menjabat, AS kembali menjadi anggota WHO.
Dosen Hubungan Internasional Universitas Airlangga (UNAIR) Agastya Wardhana S Hub Int M Hub Int menyatakan bahwa keluarnya AS dari WHO secara praktis berkaitan dengan pendanaan.
“AS sebetulnya founding member dari WHO. Karena dia founding member, secara inherent dia tetap ada di WHO. Nah, ketika mereka keluar, keputusan untuk keluar itu berkaitan dengan funding,” ujar dosen yang akrab disapa Agas itu.
Sebagai kontributor terbesar, Trump menganggap ada ketidakadilan pada sistem pendanaan WHO yang merugikan AS. Terutama jika dibandingkan dengan Cina yang memiliki penduduk lebih banyak, tetapi menyumbang lebih sedikit daripada AS.
“AS ini memang menggunakan uangnya untuk mendukung WHO secara cuma-cuma. Karena bantuan internasional salah satu kunci kebijakan luar negeri AS pada saat itu. Nah, Trump mengatakan bahwa bantuan luar negeri itu hal yang merugikan buat AS karena AS buang uang secara cuma-cuma,” jelas Agas mengutip perkataan Trump.
Menurut Agas kebijakan tersebut juga sejalan dengan gaya kepemimpinan Trump yang lebih fokus pada agenda domestik dan bersikap menutup diri.
“Selain berkaitan dengan aspek foreign aid, keluarnya AS dari WHO juga menunjukkan kebijakan luar negeri AS yang kembali ke era Trump. Yaitu sangat menutup diri dan fokus pada diri sendiri,” tambah Agas.
Keluarnya AS dari WHO tentunya memberikan dampak bagi stabilitas politik global. Keputusan Trump meninggalkan WHO menciptakan ruang kosong yang memberikan kesempatan bagi negara lain, seperti Cina untuk menempati kekosongan tersebut.
“Jadi, dinamika stabilitas politik yang cukup terlihat adalah bagaimana negara lain memanfaatkan peluang ini untuk menempati kekosongan itu,” ujar Agas.
Lebih lanjut, Agas menjelaskan terkait dampak kebijakan tersebut bagi sistem kesehatan global. Ia mengatakan bahwa sistem kesehatan global tidak hanya ditopang oleh negara, tetapi juga oleh jaringan kelompok pakar, peneliti, dan organisasi non-pemerintah (NGO).
“Sebetulnya, negara tidak begitu berdampak dalam masalah sistem kesehatan global. Karena kita melihat di era COVID pun keluarnya AS dari WHO hanya membuat beberapa masalah terkait teknis. Tapi secara umum tanpa AS sistem kesehatan global sudah bisa berjalan,” imbuhnya.
Menurut Agas, yang lebih berdampak justru dimensi lain dari kebijakan Trump berupa pemutusan foreign aid (bantuan luar negeri). AS selama ini menjadi pendonor besar melalui USAID dan lembaga donor lainnya.
Dengan berhentinya bantuan ini, negara-negara berkembang yang sebelumnya bergantung pada bantuan langsung AS harus menghadapi tantangan dalam mendanai program-program kesehatan dan pembangunan.
Keputusan AS yang semakin transaksional di bawah Trump memberikan pelajaran penting bagi negara-negara lain untuk lebih mandiri. Bagi Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara, kondisi ini bukanlah masalah besar.
“Sejak era Perang Dingin, kita sudah terbiasa hidup di antara dua kekuatan besar. Jadi, kita tahu caranya untuk bertahan. Masalah terbesarnya bukan ke negara-negara berkembang, tapi negara-negara aliansi AS yang selama ini hidup terbantu, mendapatkan dukungan AS sehingga mereka harus bisa beradaptasi,” tegas Agas.
Keputusan Trump untuk keluar dari WHO menggambarkan dinamika kebijakan luar negeri AS yang berubah di bawah kepemimpinannya. Secara global, kebijakan ini mendorong negara-negara lain untuk lebih adaptif dan mandiri dalam menghadapi tantangan baru.(ita)