Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) menjadi kunci mengembalikan kejayaan industri manufaktur Indonesia di tengah dinamika tarif balasan global atau disebut resiprokal global yang dicanangkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trumph. Hal ini disampaikan oleh salah satu peneliti dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Dr Ir Arman Hakim Nasution MEng.
Menurut Arman, TKDN bukan sekadar aturan, melainkan jembatan menuju substitusi impor dan kemandirian ekonomi. “TKDN adalah konsep penguatan industri, tetapi implementasinya harus fleksibel dan seimbang dengan hilirisasi,” ujar Ketua Pusat Studi Pengembangan Industri dan Kebijakan Publik (PIKP) ITS ini dalam Board of Expertise Note Pengurus Pusat Ikatan Alumni (PP IKA) ITS, beberapa waktu lalu.
Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), sebelum reformasi 1998, industri manufaktur tumbuh pesat hingga 13 – 14 persen dan mendorong ekonomi nasional naik ke 7 persen. Setelah reformasi, pertumbuhan manufaktur melambat ke angka 3 persen, menurunkan pertumbuhan ekonomi ke kisaran 5 – 6 persen.
“TKDN hadir untuk melindungi industri dalam negeri, serupa dengan kebijakan tarif timbal balik yang diterapkan oleh negara maju seperti AS,” imbuh Arman.
Dosen Departemen Manajemen Bisnis ITS ini juga mengungkapkan bahwa biaya modal yang tinggi dan hambatan mafia bisnis serta politik, termasuk pengaruh negara donor, menjadi kendala utama dalam menyukseskan TKDN. Ia mencontohkan hilirisasi Freeport, di mana tingkat 3 dan 4 yaitu industri perakitan belum siap, meskipun tingkat 1 dan 2 yaitu bahan mentah telah berjalan lancar.
Di tengah tekanan geopolitik, terutama kebijakan tarif balasan atau resiprokal 32 persen dari AS di era Presiden Trump, Arman menekankan pentingnya negosiasi berbasis kesetaraan. “Jangan ikuti gendang AS. Mengurangi ketergantungan pada barang impor menjadi krusial agar martabat bangsa tidak tergadaikan,” tegasnya merujuk ketergantungan 90 persen bahan baku farmasi dari impor.
Dewan Pakar ICSB Asia Chapter itu mengusulkan sejumlah solusi mitigasi, antara lain meningkatkan impor pangan seperti gandum dan kedelai melalui skema pemerintah untuk pemerintah, menegakkan regulasi anti-dumping yakni mengenakan bea masuk untuk barang dumping atau barang yang dijual ke luar negeri dengan harga yang lebih murah.
Arman juga mendorong relaksasi kebijakan seperti Dana Hasil Ekspor (DHE) untuk Freeport dan impor etanol, sambil memperkuat TKDN yang transparan. “Sehingga nantinya dapat menjadi strategi Indonesia dalam menghadapi tarif resiprokal 32 persen dari AS,” imbuh Arman menyarankan.
Ia optimistis, dengan pendekatan yang tepat, Indonesia dapat menghadapi tantangan global sembari memperkuat kemandirian ekonomi. “Dengan kreativitas dan kerja sama dalam konteks Indonesia Incorporated, tidak ada masalah yang sulit, asal martabat bangsa ditegakkan,” tandas Dewan Pakar PP IKA ITS tersebut mengingatkan. (ita)