Pendapatan negara tercatat Rp810,5 triliun, mencapai 27 persen dari target APBN, menjadi cerminan aktivitas ekonomi yang tetap solid dan optimis. Belanja negara di angka Rp806,2 triliun atau 22,3 persen dari target APBN.
Kinerja APBN 2025 menjadi pijakan untuk menapaki 2026. Meskipun tahun ini masih menjadi masa transisi pemerintahan, ditambah tekanan global yang terus menerpa, APBN 2025 diharapkan tetap berfungsi secara optimal.
Hingga April 2025, APBN menunjukkan kinerja positif dengan surplus Rp4,3 triliun atau 0,02 persen PDB, keseimbangan primer positif Rp173,9 triliun, dan kas surplus (SILPA) Rp283,6 triliun.
Pendapatan negara tercatat Rp810,5 triliun, mencapai 27 persen dari target APBN, menjadi cerminan aktivitas ekonomi yang tetap solid dan optimis. Belanja negara di angka Rp806,2 triliun atau 22,3 persen dari target APBN.
Perkembangan itu menunjukkan kendati ada di tengah masa transisi, APBN 2025 tetap berfungsi optimal dalam pelaksanaan program prioritas yang sangat dirasakan oleh rakyat. APBN juga tetap optimal menjadi shock absorber yang menjaga stabilitas ekonomi, melindungi dunia usaha, dan menopang daya beli masyarakat.
Pemerintah telah menyampaikan dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2026 sebagai pijakan awal penyusunan RAPBN 2026 dalam Rapat Paripurna DPR RI beberapa hari lalu.
KEM PPKF Tahun 2026 mengusung optimisme dan kesiapan Indonesia menghadapi tantangan global yang tidak mudah, sekaligus memperkuat fondasi bangsa untuk mewujudkan Visi Indonesia Maju 2045.
KEM PPKF 2026 dirancang dalam suasana geopolitik global yang tengah bergejolak dan sangat tidak pasti, terutama akibat kebijakan tarif agresif Amerika Serikat yang merubah fundamental lanskap global. Pemerintah menyusun strategi baik untuk mengatasi dinamika tekanan jangka pendek maupun perbaikan struktural jangka panjang demi menghadirkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
“Kedaulatan bangsa dan kedaulatan ekonomi sangat penting untuk diperkuat dan dijaga di tengah suasana gejolak dunia dan persaingan global yang meruncing. Persaingan di bidang militer, keamanan, geopolitik, ekonomi, dan sektor keuangan sangat menantang dan makin kompleks, berpotensi mengancam stabilitas dan kemajuan yang sudah dan akan kita capai,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada pidato pengantar dan keterangan Pemerintah atas KEM PPKF 2026 di gedung DPR-RI, Selasa (20/05).
Oleh karena itu, Indonesia harus mandiri dengan memperkuat ketahanan pangan, energi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta penguatan pertahanan semesta.
Meskipun kinerja positif dibukukan oleh APBN, kewaspadaan akan terus dijaga. Perkembangan situasi global saat ini menjadi pertimbangan IMF merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi global 2025 menjadi 2,8 persen, turun 0,5 percentage point (pp) dan tahun 2026 sebesar 3,0 persen (-0,3 pp) akibat eskalasi perang dagang.
Negara-negara dengan ketergantungan ekspor tinggi ke Amerika Serikat (AS) terdampak cukup dalam, seperti Meksiko (-1,7 pp), Thailand (-1,1 pp), Vietnam (-0,9 pp), dan Filipina (-0,6 pp).
Indonesia juga mengalami koreksi proyeksi pertumbuhan, namun lebih terbatas dibandingkan yang lain, hanya sebesar 0,4 pp menjadi 4,7 persen masing-masing untuk 2025 dan 2026.
Pemerintah optimistis untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi mendekati 5 persen melalui reformasi regulasi, peningkatan iklim investasi dan perdagangan, serta penggunaan instrumen fiskal untuk menjaga stabilitas dan melindungi dunia usaha.
Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi kebijakan dengan Pemerintah untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi sejalan dengan program Asta Cita Pemerintah. Selain itu, Bank Indonesia terus mempererat sinergi kebijakan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. (indonesia.go.id)