Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengawali tahun 2026 dengan memimpin Rapat Pleno Pemerintah Provinsi Jawa Timur secara hybrid dari RSUD Karsa Husada Kota Batu, Jumat (2/1/2026). Rapat ini menjadi momentum penting evaluasi menyeluruh kinerja Pemprov Jatim tahun 2025 sekaligus penetapan arah kebijakan pembangunan tahun 2026.
Menariknya, rapat pleno tersebut dilaksanakan secara virtual dengan para pimpinan daerah mengikuti dari lokasi berbeda. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengikuti rapat dari Kantor Dinas Perhubungan Jatim, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono dari Ruang Kerja Sekda, sementara para Kepala Perangkat Daerah (PD) mengikuti dari kantor masing-masing.
Gubernur Khofifah menegaskan bahwa rapat pleno ini menjadi ruang strategis untuk menyinkronkan program lintas perangkat daerah, mengevaluasi capaian tahun sebelumnya, serta menyusun langkah mitigasi dan perencanaan pembangunan Jawa Timur di tahun 2026.
“Hari ini kita bisa menyinkronkan sekaligus melakukan evaluasi perjalanan 2025, serta menyiapkan prediksi mitigasi dan arah pembangunan Jawa Timur di tahun 2026,” ujar Khofifah.
Ia mengakui bahwa sepanjang tahun 2025 Pemprov Jatim menghadapi berbagai tantangan, salah satunya terkait realisasi belanja modal. Karena itu, evaluasi dilakukan melalui pendekatan inward looking maupun outward looking.
“Inward looking artinya apa yang harus kita benahi ke dalam, sementara outward looking adalah bagaimana ke depan realisasi belanja bisa lebih signifikan dan berdampak luas,” jelasnya.
Gubernur Khofifah menekankan bahwa realisasi program tidak hanya harus maksimal secara administratif, tetapi juga signifikan dampaknya bagi masyarakat.
“Kita sesungguhnya punya kemampuan untuk melakukan realisasi yang lebih signifikan supaya hasilnya lebih berdampak. Masyarakat harus benar-benar merasakan manfaatnya,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya penyesuaian program di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Menurutnya, efisiensi bukan berarti pengurangan, melainkan penyesuaian agar anggaran lebih tepat sasaran.
“Ini bukan pengurangan anggaran, tetapi penyesuaian. Kita semua harus menyesuaikan, termasuk dengan memaksimalkan koordinasi dengan kementerian terkait,” ungkapnya.
Khofifah mendorong seluruh jajaran Pemprov Jatim agar lebih proaktif melakukan koordinasi lintas pemerintah, termasuk dengan bupati dan wali kota, serta aktif menjemput program strategis dari pemerintah pusat.
Terkait prioritas pembangunan Jawa Timur tahun 2026, Gubernur Khofifah menyampaikan bahwa fokus utama diarahkan pada penguatan pelayanan dasar yang manfaatnya dapat langsung dirasakan masyarakat.
“Arah kebijakan pembangunan 2026 kita utamakan penguatan pelayanan dasar sebagai pondasi kemajuan di tahun-tahun berikutnya,” katanya.
Penguatan pelayanan dasar tersebut meliputi empat sektor utama, yakni pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sosial.
Di bidang pendidikan melalui program Jatim Cerdas, Pemprov Jatim akan mendorong pemerataan akses pendidikan, perluasan beasiswa pendidikan tinggi, penguatan sekolah terbuka dan pesantren, peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan, pengembangan pendidikan vokasi, serta pengembangan sekolah berbasis boarding school.
Sektor kesehatan melalui program Jatim Sehat diarahkan pada pemerataan akses layanan kesehatan, peningkatan kualitas dan keadilan pelayanan, serta peningkatan kesejahteraan tenaga medis dan tenaga kesehatan.
Pada sektor infrastruktur, program Jatim Akses dan Jatim Lestari difokuskan pada percepatan pembangunan Jalan Lintas Pantai Selatan (Pansela), penguatan kerja sama antarwilayah, serta peningkatan sarana dan prasarana transportasi dan pelabuhan.
Sementara di bidang sosial melalui program Jatim Sejahtera, Pemprov Jatim akan memperkuat perlindungan sosial adaptif dan inklusif, peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar, serta pengembangan ekonomi lokal.
“Kita akan terus menguatkan pelayanan dasar agar manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat. Ini menjadi pondasi pembangunan Jawa Timur ke depan,” pungkas Gubernur Khofifah. (tas)