Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendorong perubahan fundamental dalam pengelolaan keuangan daerah dan budaya kerja birokrasi guna meningkatkan kualitas layanan publik. Dorongan tersebut disampaikan dalam Jatim Retreat 2026 yang digelar di BPSDM Provinsi Jawa Timur, Kamis (15/1).
Didampingi Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak, Khofifah mengapresiasi pelaksanaan forum strategis yang diikuti 135 peserta lintas sektor, mulai dari birokrasi, BUMD, RSUD, hingga unit pelayanan publik.
Ia menilai, forum ini menjadi ruang konsolidasi penting di tengah tekanan fiskal akibat kebijakan efisiensi belanja nasional dan penyesuaian transfer ke daerah.
“Creative financing harus dipahami sebagai strategi kepemimpinan dan tata kelola, bukan sekadar teknik pembiayaan,” tegas Khofifah.
Menurutnya, pemerintah daerah dituntut mampu mengombinasikan APBD dengan berbagai sumber pendanaan alternatif secara transparan dan akuntabel, tanpa menambah beban masyarakat.
Ia memaparkan, optimalisasi aset daerah melalui skema kerja sama operasi, pemanfaatan potensi sektor perikanan, hingga penguatan peran UPT produktif dapat menjadi sumber pendapatan baru yang berkelanjutan.
“Kita harus mengubah mindset dari spending or earning menjadi spending and earning. Ini soal cara berpikir yang lebih terbuka dan inklusif,” ujarnya.
Selain pembiayaan, Khofifah menekankan pentingnya reformasi birokrasi yang berorientasi pada penciptaan nilai dan dampak nyata bagi masyarakat. Birokrasi, kata dia, tidak boleh lagi terjebak pada rutinitas administratif semata.
“Kerja pemerintah harus berorientasi outcome, bukan sekadar serapan anggaran,” imbuhnya.
Sementara itu, Guru Besar ITS Surabaya Prof. Mohammad Nuh yang hadir sebagai narasumber menekankan bahwa kepemimpinan yang kuat hanya dapat terwujud jika diikuti oleh followership yang berkualitas.
Dalam aspek keuangan, Prof. Nuh juga menyoroti perlunya BUMD bertransformasi dari orientasi pendapatan menjadi keuntungan sebagai kunci penguatan fiskal daerah.
“Profitabilitas harus menjadi tujuan utama agar BUMD benar-benar berkontribusi pada penguatan APBD,” tegasnya.
Melalui Jatim Retreat 2026, Pemprov Jawa Timur menegaskan komitmen untuk memperkuat inovasi pembiayaan, memperbaiki tata kelola birokrasi, serta menghadirkan layanan publik yang efisien, bernilai tambah, dan berkelanjutan. (tas)