Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jawa Timur menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah yang dipimpin Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Kegiatan tersebut berlangsung di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026).
Rakornas yang mengusung tema “Sinergi Pusat dan Daerah dalam Implementasi Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2045” dihadiri oleh seluruh kepala daerah se-Indonesia beserta unsur Forkopimda. Dari Jawa Timur, turut hadir Ketua DPRD Jatim, Pangdam V/Brawijaya, Kapolda Jatim, Pangkoarmada II, Kepala Kejaksaan Tinggi Jatim, Kepala BIN Daerah Jatim, serta Forkopimda kabupaten dan kota.
Dalam forum strategis tersebut, Gubernur Khofifah menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur siap bersinergi dengan pemerintah pusat dalam menjalankan dan menyukseskan berbagai program prioritas nasional yang telah dicanangkan Presiden Prabowo. Ia menyampaikan bahwa sejumlah kebijakan nasional selama ini telah terimplementasi dengan baik di Jawa Timur.
Salah satu capaian yang disoroti adalah keberhasilan Jawa Timur dalam mewujudkan swasembada pangan, bahkan kini telah bergerak menuju kedaulatan pangan. Selain itu, Jawa Timur juga tercatat sebagai provinsi tercepat dan terbanyak dalam menuntaskan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Hingga saat ini, sebanyak 8.494 koperasi telah berbadan hukum, mayoritas merupakan koperasi baru.
Secara nasional, Jawa Timur juga menempati peringkat tertinggi sebagai provinsi dengan jumlah desa mandiri terbanyak, yakni 4.716 desa atau sekitar 23 persen dari total desa mandiri di Indonesia. Capaian ini menunjukkan konsistensi pembangunan desa berbasis pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi lokal.
Di sektor pendidikan, Khofifah menegaskan komitmen Jawa Timur dalam mendukung agenda peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai fondasi Indonesia Emas 2045. Hingga kini, sebanyak 26 Sekolah Rakyat telah beroperasi di Jawa Timur, menjadikannya sebagai provinsi dengan jumlah Sekolah Rakyat terbanyak secara nasional. Program ini dinilai strategis dalam memutus mata rantai kemiskinan melalui akses pendidikan yang inklusif.
Selain itu, Jawa Timur juga mengembangkan pendidikan karakter dan kepemimpinan melalui pembentukan enam sekolah Taruna, antara lain SMAN Taruna Angkasa di Madiun, Taruna Bhayangkara di Banyuwangi, Taruna Brawijaya di Kediri, Taruna Nala di Malang, Taruna Madani di Pasuruan, serta SMAN 2 Taruna Pamong Praja di Bojonegoro.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto dalam arahannya mengajak seluruh kepala daerah dan pemangku kepentingan untuk menjaga serta mengelola kekayaan alam Indonesia demi sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Presiden menegaskan visi pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju modern dengan kualitas hidup masyarakat yang semakin baik.
Presiden juga memaparkan pelaksanaan Strategi Transformasi Bangsa yang tertuang dalam 8 Misi Asta Cita, 17 Program Prioritas, serta 8 Program Hasil Terbaik Cepat. Berbagai indikator makro menunjukkan hasil positif, mulai dari pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,04 persen pada triwulan III 2025, peningkatan ekspor, hingga terciptanya lebih dari 2,7 juta lapangan kerja baru dari investasi.
Di bidang kesejahteraan sosial, program Makan Bergizi Gratis telah menjangkau sekitar 60 juta penerima setiap hari di 38 provinsi, sementara layanan cek kesehatan gratis telah diakses oleh puluhan juta masyarakat. Pada sektor ketahanan pangan, produksi beras nasional tahun 2025 mencapai 34,7 juta ton, disertai cadangan beras pemerintah tertinggi sepanjang sejarah.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam laporannya menyampaikan bahwa Rakornas ini menjadi forum penting untuk menyatukan pemahaman serta memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Tahun 2026 dinilai sebagai momentum krusial karena merupakan tahun kedua pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sekaligus tahun kedua implementasi RPJMN 2025–2029.
Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 diikuti oleh seluruh kementerian dan lembaga, gubernur, bupati dan wali kota, pimpinan DPRD, serta anggota Forkopimda dari seluruh Indonesia. Forum ini diharapkan mampu memperkuat sinergi kebijakan guna memastikan keberhasilan program prioritas nasional yang berdampak langsung bagi kesejahteraan rakyat. (tas)