Universitas Airlangga menegaskan perannya dalam penguatan kebijakan publik melalui pendekatan kepemimpinan kolaboratif. Komitmen tersebut tercermin dalam penyelenggaraan PEACE Vaganza (Postgraduate School Education Expo and Leader Talk) oleh Sekolah Pascasarjana (SPS) UNAIR.
Direktur SPS UNAIR, Prof Dr dr Achmad Chusnu Romdhoni SpTHT-BKL (K), menyampaikan bahwa perguruan tinggi tidak cukup hanya hadir sebagai menara gading akademik. Menurutnya, universitas harus menjadi pusat perumusan kebijakan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“SPS ingin menunjukkan bahwa riset akademik dan pemerintahan dapat berjalan beriringan dan saling menguatkan,” ujarnya.
Ia menekankan, kolaborasi antara kampus, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya akan melahirkan solusi konkret terhadap persoalan pembangunan.
Senada, Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni UNAIR Prof Amin Alamsjah menuturkan bahwa SPS UNAIR diposisikan sebagai pilar pengembangan collaborative leadership yang inklusif, adaptif, dan berbasis bukti ilmiah.
“Kami percaya lulusan pascasarjana harus mampu membaca persoalan riil di masyarakat, membangun dialog lintas sektor, dan merumuskan solusi berkelanjutan,” jelasnya.
Tidak hanya menjadi ajang pameran pendidikan lanjut, PEACE Vaganza juga ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Agreement (MoA) dan Implementation Agreement antara SPS UNAIR dan sejumlah mitra strategis, di antaranya Pemkab Lamongan, Pasuruan, Situbondo, KPPU, Kementerian Dikdasmen, BPJS, serta institusi lainnya.
Melalui forum ini, SPS UNAIR berharap lahir gagasan dan kerja sama konkret yang mampu memberikan dampak nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. (tas)