Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyerahkan sejumlah truk yang telah melalui proses normalisasi dimensi kepada perwakilan sopir di halaman Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Timur, Jumat (6/3/2026). Penyerahan tersebut menjadi bagian dari langkah percepatan penanganan kendaraan Over Dimension Over Load (ODOL) sekaligus mendukung target nasional menuju Zero ODOL pada tahun 2027.
Program Zero ODOL sendiri merupakan kebijakan pemerintah pusat yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Program ini bertujuan menertibkan kendaraan angkutan barang yang memiliki dimensi maupun muatan melebihi ketentuan agar tercipta sistem transportasi jalan yang lebih aman dan berkelanjutan.
Gubernur Khofifah menegaskan bahwa upaya normalisasi dimensi kendaraan merupakan bagian penting dalam meningkatkan keselamatan lalu lintas serta menjaga kualitas infrastruktur jalan. Menurutnya, kendaraan yang melampaui batas dimensi maupun kapasitas muatan memiliki potensi besar menimbulkan kecelakaan dan mempercepat kerusakan jalan.
“Apa yang kita lakukan hari ini adalah ikhtiar bersama untuk menormalisasi kendaraan ODOL. Insyaallah jika kita bergerak bersama, Jawa Timur bisa mewujudkan Zero ODOL pada tahun 2027,” ujar Khofifah.
Ia menjelaskan bahwa proses pengukuran kendaraan telah dilakukan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Jawa Timur terhadap 238 unit truk milik anggota Gerakan Sopir Jawa Timur (GSJT). Dari jumlah tersebut, sebanyak 160 unit kendaraan dinyatakan perlu menjalani proses normalisasi dimensi sesuai spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur, lanjut Khofifah, memfasilitasi proses normalisasi tersebut secara bertahap. Dukungan yang diberikan tidak hanya berupa pendampingan teknis, tetapi juga bantuan pembiayaan pemotongan dimensi kendaraan bagi pemilik truk yang sekaligus berprofesi sebagai sopir dan belum memiliki kemampuan finansial untuk melakukan penyesuaian secara mandiri.
“Proses normalisasi ini difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, termasuk dukungan pembiayaan bagi sopir yang membutuhkan,” jelasnya.
Lebih jauh, Khofifah menekankan bahwa pengendalian kendaraan ODOL tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga berhubungan langsung dengan keselamatan seluruh pengguna jalan. Kendaraan dengan dimensi atau muatan berlebih dapat meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas sekaligus mempercepat kerusakan infrastruktur jalan.
Kerusakan jalan akibat kendaraan ODOL, menurutnya, juga berdampak pada meningkatnya kebutuhan anggaran perbaikan infrastruktur serta dapat menghambat kelancaran distribusi logistik nasional. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi efektivitas berbagai program pemerintah, termasuk Rencana Aksi Keselamatan (RAK).
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Khofifah juga memberikan apresiasi kepada Gerakan Sopir Jawa Timur (GSJT) yang telah menunjukkan komitmen dalam mendukung proses normalisasi kendaraan. Ia juga menyampaikan penghargaan kepada perusahaan karoseri CV Sumber Karya Abadi yang turut berkontribusi dalam pelaksanaan program tersebut.
Menurutnya, keberhasilan program Zero ODOL sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha transportasi, komunitas pengemudi, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
“Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan komunitas pengemudi menjadi modal penting untuk mewujudkan transportasi jalan yang tertib, aman, dan berkelanjutan di Jawa Timur,” katanya.
Di akhir kegiatan, Khofifah mengajak seluruh pihak untuk terus melanjutkan proses normalisasi kendaraan yang masih masuk kategori ODOL agar target Zero ODOL pada 2027 dapat tercapai.
“Terima kasih atas komitmen semua pihak. Mari kita lanjutkan normalisasi kendaraan yang masih kategori ODOL agar Jawa Timur bisa benar-benar mencapai Zero ODOL 2027,” pungkasnya. (tas)