Kinerja ekonomi berbasis kehutanan masyarakat di Jawa Timur menunjukkan tren positif pada awal tahun 2026. Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Tani Hutan (KTH) Jawa Timur pada Triwulan I 2026 tercatat mencapai Rp367,95 miliar, sekaligus menjadi yang tertinggi di tingkat nasional.
Capaian tersebut mengalami pertumbuhan signifikan sebesar 26,64 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang berada di angka Rp290,53 miliar. Peningkatan ini memperlihatkan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar kawasan hutan semakin berkembang dan produktif.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyampaikan bahwa capaian tersebut menjadi indikator kuat keberhasilan pengelolaan kehutanan berbasis masyarakat yang tidak hanya berkelanjutan, tetapi juga mampu memberikan nilai tambah ekonomi yang nyata. Ia juga menekankan pentingnya pembinaan kelembagaan KTH dan peran aktif penyuluh kehutanan dalam mendukung peningkatan produktivitas di lapangan.
Secara nasional, total NTE KTH pada Triwulan I 2026 mencapai Rp619,58 miliar, meningkat 15,29 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dari total tersebut, Jawa Timur menyumbang Rp367,95 miliar atau setara 59,38 persen, mempertegas posisi provinsi ini sebagai kontributor utama dalam sektor kehutanan berbasis masyarakat.
Keberhasilan ini juga tercermin dari kemampuan beberapa KTH dalam menembus pasar internasional. Salah satu contoh adalah KTH Aren Lestari di Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, yang berhasil mengekspor gula aren organik ke Malaysia, Belanda, dan Australia dengan volume mencapai 12 ton dan nilai lebih dari Rp535 juta.
Dari sisi wilayah, sejumlah kabupaten menjadi penyumbang utama capaian NTE KTH di Jawa Timur. Kabupaten Trenggalek mencatat nilai tertinggi sebesar Rp185,35 miliar, disusul Lamongan Rp22,15 miliar, Blitar Rp20,74 miliar, Probolinggo Rp19,03 miliar, serta Lumajang Rp17,82 miliar.
Komoditas hasil hutan kayu masih mendominasi kontribusi nilai ekonomi dengan total lebih dari Rp200 miliar secara akumulatif. Namun demikian, Pemprov Jawa Timur terus mendorong diversifikasi produk hasil hutan bukan kayu guna meningkatkan nilai tambah dan keberlanjutan ekonomi masyarakat.
Khofifah juga menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus memperkuat pemberdayaan masyarakat sekitar hutan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan kelembagaan, serta perluasan akses pasar, baik domestik maupun internasional.
Dengan capaian ini, Jawa Timur tidak hanya memperkuat posisinya sebagai pemimpin nasional dalam sektor kehutanan berbasis masyarakat, tetapi juga menunjukkan bahwa pengelolaan hutan yang berkelanjutan dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (tas)