Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperkuat sistem penanggulangan bencana melalui peresmian dua fasilitas strategis di Kantor BPBD Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, meresmikan Gedung Gerha Majapahit dan Gedung Olahraga BPBD Jatim sebagai bagian dari upaya modernisasi tata kelola logistik kebencanaan.
Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti yang menandai mulai beroperasinya kedua gedung tersebut. Gerha Majapahit yang memiliki luas 19 x 24 meter persegi difungsikan sebagai pusat pengelolaan logistik dan peralatan kebencanaan. Sementara Gedung Olahraga BPBD dengan luas 26 x 14,5 meter persegi disiapkan untuk menunjang pelatihan fisik serta peningkatan kapasitas personel.
Dalam arahannya, Khofifah menekankan pentingnya pembaruan sistem logistik berbasis digital guna menjamin efektivitas distribusi bantuan. Ia mendorong penerapan metode First In, First Out (FIFO), yaitu sistem yang memastikan barang yang pertama masuk menjadi prioritas untuk didistribusikan terlebih dahulu. Pendekatan ini dinilai penting untuk menjaga kualitas logistik, khususnya barang dengan masa kedaluwarsa.
Selain itu, digitalisasi dalam pengelolaan logistik disebut sebagai kebutuhan mendesak di tengah kompleksitas penanganan bencana. Dengan sistem yang terintegrasi, proses pencatatan dan pengawasan dapat dilakukan secara lebih akurat, sekaligus meminimalkan risiko penggunaan barang yang tidak layak.
Di sisi lain, Gubernur Khofifah juga mengingatkan seluruh jajaran BPBD kabupaten/kota agar meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi musim kemarau ekstrem akibat fenomena El Nino. Ia menekankan pentingnya langkah mitigasi yang terukur dan terkoordinasi, terutama untuk menjaga stabilitas sektor pertanian dan ketahanan pangan.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menyiapkan sejumlah langkah antisipatif, termasuk penyediaan pompa air untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan. Upaya ini diharapkan mampu menjaga indeks pertanaman tetap stabil di tengah ancaman perubahan iklim.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Jawa Timur, Gatot Soebroto, menjelaskan bahwa pembangunan kedua fasilitas tersebut merupakan bagian dari penguatan kapasitas kelembagaan, baik dari sisi logistik maupun sumber daya manusia. Gerha Majapahit diharapkan menjadi pusat distribusi bantuan yang lebih representatif, sehingga respons terhadap situasi darurat dapat dilakukan dengan lebih cepat dan terkoordinasi.
Pembangunan kedua gedung ini dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025 selama 180 hari kalender, mulai Juni hingga Desember. Proyek tersebut didanai melalui APBD Provinsi Jawa Timur dan dirancang oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Provinsi Jawa Timur.
Dalam pelaksanaannya, proyek ini juga mendapatkan pendampingan dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur guna memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai regulasi serta menjunjung prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Dengan hadirnya fasilitas baru ini, Pemprov Jatim menargetkan peningkatan kesiapsiagaan serta efisiensi dalam penanganan bencana, sejalan dengan tantangan perubahan iklim yang semakin kompleks. (tas)