Penguatan tata kelola perusahaan dan efektivitas sistem pengawasan dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas, integritas, serta keberlanjutan industri perbankan di tengah perubahan kondisi ekonomi dan perkembangan regulasi yang terus berlangsung. Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan ruang kolaborasi yang mempertemukan regulator, akademisi, praktisi, serta pelaku industri guna memperkuat implementasi prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance (GCG).
Dalam konteks tersebut, Infobank Institute menyelenggarakan kegiatan One Day Workshop di Jakarta pada Kamis (18/6) yang menghadirkan berbagai pemangku kepentingan sektor perbankan untuk membahas penguatan tata kelola dan optimalisasi fungsi pengawasan Dewan Komisaris.
Salah satu narasumber yang hadir dalam kegiatan tersebut adalah Komisaris Independen PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim), Prof. M. Mas’ud Said. Dalam forum tersebut, ia menyampaikan pandangannya mengenai pentingnya memperkuat fungsi pengawasan di tengah meningkatnya kompleksitas industri jasa keuangan.
Selain Prof. Mas’ud Said, kegiatan tersebut juga menghadirkan sejumlah pembicara dari berbagai latar belakang, yaitu Deputi Komisioner Pengawas Bank Pemerintah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Defri Andri, Komisaris Bank Jakarta Ryan Kiryanto, praktisi perbankan Kurnia Hadi, serta Chairman Infobank Media Group Eko B. Supriyanto.
Workshop tersebut diikuti oleh jajaran komisaris Bank Pembangunan Daerah (BPD), anggota komite, hingga sekretaris perusahaan dari berbagai wilayah di Indonesia. Forum ini menjadi ruang diskusi dan pertukaran pengalaman terkait penguatan tata kelola perusahaan serta efektivitas pengawasan dalam mendukung keberlanjutan kinerja sektor perbankan.
Dalam paparannya, Prof. Mas’ud Said menyoroti dinamika ekonomi yang terus berkembang dan kondisi fiskal daerah yang menghadapi berbagai tekanan. Menurutnya, situasi tersebut menjadikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), khususnya sektor perbankan, memiliki posisi yang semakin strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah.
Ia menjelaskan bahwa BUMD perbankan tidak hanya menjalankan fungsi bisnis, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui kinerja yang sehat dan berkelanjutan.
“Di tengah situasi yang penuh tantangan saat ini, BUMD perbankan dituntut untuk tetap mampu memberikan kontribusi optimal terhadap pembangunan daerah melalui peningkatan kinerja dan profitabilitas yang berkelanjutan. Oleh karena itu, aspek tata kelola dan pengawasan menjadi faktor yang sangat krusial,” ujarnya.
Menurut Mas’ud, pencapaian kinerja yang berkelanjutan tidak dapat dipisahkan dari kualitas sistem pengawasan yang diterapkan perusahaan. Ia menilai bahwa fungsi pengawasan yang efektif harus ditopang oleh struktur kepemimpinan yang memiliki integritas tinggi sekaligus kemampuan yang relevan dengan kebutuhan industri perbankan saat ini.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa keberadaan Komisaris dan Direksi harus didukung oleh kapasitas, kapabilitas, serta keahlian yang memadai dalam bidang tata kelola perusahaan dan manajemen risiko. Kombinasi tersebut dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas pengambilan keputusan di sektor perbankan.
Mas’ud juga menyoroti pentingnya kualitas sumber daya manusia pada tingkat pengurus perusahaan. Menurutnya, kemampuan manajerial dan pemahaman terhadap tata kelola akan sangat menentukan kemampuan bank dalam menjaga kesehatan perusahaan, memenuhi ketentuan regulator, serta mendorong pertumbuhan usaha secara berkelanjutan.
“Komisaris memiliki peran strategis dalam memastikan arah perusahaan tetap berada pada koridor tata kelola yang baik. Untuk itu diperlukan kompetensi yang kuat agar fungsi pengawasan dapat berjalan efektif sekaligus mampu memberikan nilai tambah bagi perusahaan,” tambahnya.
Ia menilai bahwa pengawasan yang berjalan secara efektif bukan hanya berfungsi sebagai mekanisme pengendalian, tetapi juga menjadi instrumen untuk memastikan keberlanjutan perusahaan dalam menghadapi dinamika ekonomi dan perubahan regulasi yang semakin kompleks.
Di sisi lain, forum seperti One Day Workshop dinilai menjadi sarana penting untuk memperkuat pemahaman bersama mengenai praktik-praktik terbaik dalam tata kelola perusahaan. Melalui pertukaran wawasan dan pengalaman antar pelaku industri, diharapkan implementasi GCG di sektor perbankan dapat terus ditingkatkan.
Partisipasi Bank Jatim dalam forum tersebut juga mencerminkan komitmen perusahaan dalam mendukung penguatan tata kelola perusahaan yang baik sekaligus peningkatan kualitas fungsi pengawasan di industri perbankan nasional.
Komitmen tersebut sejalan dengan upaya perseroan untuk menjaga kinerja perusahaan agar tetap sehat, adaptif, dan berkelanjutan, sekaligus memberikan kontribusi yang optimal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Melalui penguatan tata kelola dan peningkatan kapasitas pengawasan, sektor perbankan daerah diharapkan dapat terus meningkatkan daya tahan institusi, memperkuat kepercayaan publik, serta memperbesar kontribusinya dalam mendukung agenda pembangunan daerah di berbagai wilayah Indonesia. (ita)