DPRD Jawa Timur melalui Komisi D mengawal serius usulan alih status sejumlah ruas jalan kabupaten menjadi jalan provinsi sebagai solusi atas keterbatasan anggaran di tingkat daerah. Langkah ini dinilai krusial untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, khususnya di kawasan Mataraman yang meliputi Pacitan, Ponorogo, dan Trenggalek.
Anggota Komisi D, Misery Effendy, menegaskan bahwa keterlibatan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjadi faktor penentu dalam mengatasi stagnasi pembangunan jalan di wilayah tersebut. Ia menyebut kapasitas fiskal pemerintah kabupaten yang terbatas membuat sejumlah proyek strategis sulit direalisasikan tanpa intervensi provinsi.
Fokus utama usulan ini mengarah pada jalur penghubung antarwilayah yang selama ini menjadi akses vital masyarakat, seperti rute Ponorogo–Pacitan melalui Ngrayun serta Ponorogo–Trenggalek di jalur yang sama. Usulan teknis sebenarnya telah diajukan sejak 2023, namun baru pada 2026 mendapat pengawalan intensif agar dapat masuk dalam prioritas penganggaran provinsi.
Komisi D memastikan bahwa proses ini tidak berhenti pada tahap kajian. Pengawalan akan berlanjut hingga pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2026, dengan target akhir masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027.
Menurut Misery, kebutuhan peningkatan kualitas jalan tersebut merupakan kebutuhan riil masyarakat yang berdampak langsung terhadap mobilitas dan distribusi ekonomi. Ia juga menyoroti kinerja organisasi perangkat daerah, khususnya sektor Cipta Karya, yang dinilai masih kurang agresif dalam mengusulkan anggaran pembangunan infrastruktur.
Besaran anggaran yang selama ini berkisar Rp200–300 juta disebut belum mampu menjawab kebutuhan pembangunan di desa, termasuk untuk proyek jembatan, talud, dan akses jalan. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu hambatan utama percepatan pembangunan di wilayah pinggiran.
Di tengah keterbatasan tersebut, langkah Dinas Pekerjaan Umum Jawa Timur yang telah menyalurkan bantuan 600 drum aspal ke desa-desa di Pacitan mendapat apresiasi. Program tersebut dikelola secara swadaya oleh masyarakat dan dinilai membantu perbaikan jalan dalam skala terbatas.
Lebih jauh, Misery menekankan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya berkaitan dengan proyek fisik, tetapi juga menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi daerah. Ia mencontohkan pertumbuhan ekonomi Pacitan yang telah melampaui 6 persen, dengan sektor pertanian sebagai penggerak utama yang sangat bergantung pada akses jalan yang memadai.
Dari sisi sosial, dukungan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur juga dinilai sangat tinggi. Warga di sejumlah wilayah, seperti Arjosari hingga perbatasan Purwantoro, disebut menunjukkan sikap kooperatif dalam proses pembebasan lahan, bahkan bersedia menghibahkan tanah demi kepentingan umum.
Kondisi tersebut menjadi sinyal positif bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk segera merealisasikan pembangunan jalan strategis di kawasan Mataraman. Dengan dukungan anggaran dan koordinasi lintas sektor, percepatan pembangunan infrastruktur diharapkan mampu mendorong konektivitas wilayah sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. (anz)