Hotline warga di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya akan diperkuat setelah Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menginstruksikan seluruh camat, lurah, dan kepala perangkat daerah (PD) untuk menyediakan layanan pengaduan yang mudah diakses masyarakat.
Instruksi tersebut disampaikan Wali Kota Eri saat memimpin apel di Balai Kota Surabaya, Kamis (16/7/2026). Menurutnya, keberadaan hotline warga bertujuan mempermudah masyarakat menyampaikan berbagai aduan sekaligus mempercepat respons pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan di lapangan.
“Saya ingin tahu masyarakat berani apa enggak mengirim (aduan) ke hotline panjenengan (Anda), ditindaklanjuti atau tidak. Nanti saya tarik hotline itu, jadi tidak perlu lagi ke saya,” kata Eri.
Ia menjelaskan, hotline warga yang dikelola camat, lurah, maupun kepala perangkat daerah diharapkan mampu menjadi solusi awal terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
Berbagai aduan yang dapat ditangani melalui layanan tersebut antara lain parkir liar, pungutan liar (pungli), premanisme, hingga pemanfaatan aset yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Wali Kota Eri menegaskan bahwa setiap laporan masyarakat harus segera ditindaklanjuti secara cepat dan menghasilkan solusi yang tepat. Selain itu, sistem pelayanan melalui hotline warga diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan sehingga tidak bergantung pada satu orang pemimpin.
Menurutnya, selama ini masih terdapat sejumlah laporan masyarakat yang telah disampaikan kepada perangkat daerah, camat, maupun lurah, tetapi belum ditangani secara optimal. Kondisi tersebut dinilai dapat memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi pemerintah.
“Kalau semua hotline itu ke saya, saya cuma menjabat paling lama sampai 2030. Tapi panjenengan ini pensiunnya sampai umur 60 tahun. Kalau kalian tidak pernah ada rasa sayang dan sadar kepada masyarakat maka hasilnya begini,” tegasnya.
Karena itu, Eri berharap seluruh jajaran pemerintah di tingkat perangkat daerah, kecamatan, dan kelurahan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pengelolaan hotline warga yang responsif dan mudah diakses.
Ia menilai, semakin cepat aduan masyarakat ditangani, maka kepercayaan publik terhadap birokrasi Pemerintah Kota Surabaya juga akan semakin meningkat.
Selain meningkatkan pelayanan publik, langkah tersebut diharapkan mampu mendukung pelaksanaan Program ASRI (Aman, Sehat, Bersih, dan Indah) yang menjadi salah satu program nasional.
“Saya harap hari ini muncul keberanian-keberanian dalam diri sebagai pemerintah yang melindungi masyarakatnya. Program ASRI tidak boleh hanya menjadi slogan di Surabaya, tetapi harus kita buktikan dan kita jalankan,” pungkasnya. (ita)