Sehari sehelai benang, lama-lama menjadi selembar kain. Peribahasa itu bisa melukiskan apa yang terjadi dalam pembangunan jalan tol Trans Sumatera.
Dengan hampir tanpa hari yang kosong dari pengerjaan konstruksi, proyek besar dengan target menjalin konektivitas kota-kota penting di Sumatra itu semakin menunjukkan hasil. Seksi demi seksi dikerjakan dan hasilnya adalah ruas-ruas baru jalan tol terus bermunculan dan beroperasi.
Yang terbaru satu seksi jalan tol sepanjang 11,8 km di Stabat, Sumatra Utara. Dengan selesainya seksi itu kini sudah kini Kota Stabat, Ibu Kota Kabupaten Langkat, telah terkoneksi dengan jalan tol ke Kota Binjai (berjarak 20 km). Dari Binjai telah terhubung pula pula jalan tol ke Medan (16,8 km), dan selanjutnya dari Medan ke Kota Tebing Tinggi, lewat Kualanamu, sejauh 62 km.
Presiden Joko Widodo hadir meresmikan pengoperasian tol baru tersebut, Jumat (04/02) sore. Presiden didampingi Menko bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi, dan sejumlah pejabat lainnya.
Dalam sambutannya Presiden Jokowi mengatakan, ruas jalan tol baru itu ialah bagian dari jalan tol Trans Sumatera, yang akan menghubungkan seluruh provinsi di Pulau Sumatra, khususnya di ruas Binjai-Langsa sejauh 131 km. Jaringan jalan tol itu nantinya mendekatkan ke sentra-sentra produksi yang ada seraya membuka berbagai macam peluang usaha baru.
Sebelum menghadiri peresmian jalan tol, dalam kunjungan kerjanya ke Sumatra Utara (Sumut), Presiden Jokowi sempat mengunjungi beberapa destinasi pariwisata Danau Toba dan sentra produksi jeruk di Kabupaten Dairi dan Karo. Kepala Negara melihat betapa penting infrastruktur jalan untuk mendukung daya saing produk daerah-daerah dengan menekan biaya logistiknya.
“Kalau jalan tol bisa dihubungkan ke sentra-sentra produksi seperti itu, dan ke kawasan pariwisata, pertanian, dan perkebunan. Dengan jalan yang mulus, maka dalam struktur biayanya, harga komoditas, seperti jeruk akan sangat kompetitif,’’ ujarnya.
Maka, Presiden Jokowi pun berniat membangun jalan desa menuju sentra produksi buah di Dairi dan Karo. Selanjutnya ada koneksi jalan-jalan utama ke jalan tol. ‘’Kalau terkoneksi ke jalan tol, saya berani menjamin harganya lebih kompetitif dibandingkan dengan harga-harga impor,” kata Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi optimistis, dengan dukungan infrastruktur yang baik, pemerintah bisa mengembangkan potensi-potensi di daerah, baik potensi pariwisata, pertanian, perkebunan, perikanan, dan yang lainnya. ‘’Saya titip, agar infrastruktur jalan tol yang bagus ini dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mendukung usaha-usaha baru, meningkatkan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” lanjut Presiden Jokowi.
Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mengaku merasakan betul manfaat jalan tol itu. Sebelum tol seksi Stabat-Binjai-Medan-Kualanamu selesai dibangun, warga Stabat dan Kabupaten Langkat, pada umumnya, memerlukan waktu dua hingga tiga jam guna menempuh jarak sekitar 57 km untuk sampai ke Bandara Kualanamu. ‘’Sekarang bisa 45 menit sampai 1 jam saja,’’ kata mantan Pangkostrad itu.
Tak heran bila Edy Rahmayadi sangat berharap agar pembangunan jalan tol itu terus dikebut, dari Stabat ke Tanjung Pura, lalu ke Pangkalan Brandan, dan selanjutnya masuk ke Langsa, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). ‘’Manfaatnya sangat terasa secara sosial dan ekonomi,’’ katanya.
Harapan Gubernur Sumut itu tidak bertepuk sebelah tangan. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, jalan tol Binjai-Langsa merupakan salah satu ruas prioritas dan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) Tol Trans Sumatera. “Diharapkan dapat meningkatkan arus logistik dari Provinsi Sumatra Utara menuju Provinsi NAD, serta mendukung pengembangan wilayah pada koridor jalan tol,” kata Menteri Basuki.
Tulang Punggung dan Tulang Rusuk
Menteri Basuki menyatakan, secara keseluruhan jalan tol Trans Sumatera memiliki panjang 3.042 km, terdiri dari koridor utama 2.121 km dan koridor pendukung 921 km.
Koridor utama itu adalah jalan tol yang membujur di sisi timur pulau sejak dari Kota Banda Aceh ke Lhokseumawe, Langsa, Binjai, ke Medan, berlanjut ke Dumai, Pekanbaru, Jambi, Palembang, dan berujung di Pelabuhan Bakauheni. Koidor utama ini manjadi tulang belakang (back bone) bagi Trans Sumatera
Adapun koridor pendukungnya adalah segmen jalan tol yang melintang dari Kota Sibolga melalui Balige dan Prapat kemudian turun ke Pematang Siantar dan terhubung ke koridor utama di Kota Tebing Tinggi. Koridor kedua adalah dari Kota Padang lewat Bukit Tinggi ke Pekanbaru, dan yang ketiga adalah segmen Bengkulu-Palembang via Lahat.
Sejauh ini, sepanjang 684 km jalan tol Trans Sumatera, yang terdiri dari 10 ruas, telah dioperasikan. Sepanjang 533 km lainnya dalam tahap konstruksi. Ruas Tol Stabat-Pangkalan Brandan (45,7 km) akan selesai Februari 2023, dan ruas Pangkalan Brandan-Langsa (73,4 km) ditargetkan rampung Februari 2024. Begitu halnya ruas Jakabaring (Palembang) ke Betung (Jambi) sejauh 112 km juga akan selesai awal 2023.
Untuk segmen koridor pendukung, yang berperan bak tulang rusuk bagi koridor back bone, belum banyak ruas yang selesai digarap. Pada segmen Bengkulu-Palembang, baru seksi pendek Bengkulu-Taba Penanjung (17,6 km) yang telah mencapai 95 persen pengerjaannya. Selebihnya masih dalam persiapan. Pada segmen Pekanbaru-Padang, baru satu ruas jalan yang selesai yakni dari Pekanbaru ke Bangkinang sejauh 32 km.
Yang sudah banyak mencatat kemajuan adalah segmen Tebing Tinggi-Sibolga, melalui Pematang Siantar, Parapat, Balige, dan Tarutung. Segmen tol ini mengalami percepatan terkait pengembangan Danau Toba sebagai kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN). Ruas tol sepanjang 143 km, dari Tebing Tinggi ke Parapat via Pematang Siantar, ditargetkan selesai 2024.
Untuk percepatan pembangunannya, pemerintah kembali menggunakan dana APBN melalui skema penyertaan modal negara (PMN) yang disalurkan ke BUMN sebagai pelaksana pembangunan jalan tol. Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN telah menyiapkan langkah legal khusus untuk menjamin akuntabilitasnya dengan kontrak kinerja.
Untuk menjamin bahwa alokasi dana APBN ke PMN, yang selanjutnya disalurkan pada BUMN yang mendapatkan penugasan pemerintah (untuk membangun jalan tol, misalnya) akan disertai dengan kontrak kinerja guna menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran. “Pada 2021, PT Hutama Karya mendapatkan PMN sebesar Rp25,2 triliun, dan pada 2022 mendapat PMN sebesar Rp23,85 triliun untuk penyelesaian sejumlah ruas tol Trans Sumatera,” kata Menkeu Sri Mulyani.
Masih banyak lagi dana yang diperlukan. Maka, pemerintah pun mengundang swasta berinvestasi. Skemanya, investor ikut menanamkan modal dan nantinya berhak mengoperasikan jalan tol pada kurun tertentu, sekitar 30 persen. Sesudah kontrak selesai, jalan tol kembali ke tangan negara. (indonesia.go.id)
