Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa keselamatan warga harus dinomorsatukan dalam menghadapi situasi bencana banjir yang melanda beberapa wilayah di Tanah Air.
Hal tersebut disampaikan Presiden dalam keterangannya kepada media di Istana Kepresidenan Yogyakarta, pada Rabu (1/1).
“Pertama, urusan banjir yang paling penting ini adalah yang berkaitan dengan keselamatan warga dinomorsatukan,” kata Presiden.
Berkaitan dengan hal tersebut, Presiden meminta berbagai pihak untuk bersinergi dan bekerja sama. Mulai dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pemerintah provinsi, hingga Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas.
“BNPB, pemerintah provinsi, SAR, semuanya harus segera bergerak bersama-sama untuk memberikan rasa aman, memberikan keselamatan kepada warga yang terkena bencana banjir,” kata Presiden.
Kedua, Presiden memberikan arahan agar fasilitas-fasilitas umum segera dinormalisasi. Terutama mengingat beberapa ruas jalan hingga objek vital turut terdampak banjir.
“Yang kedua, yang berkaitan dengan normalisasi untuk fasilitas-fasilitas umum karena ini sudah masuk di Jakarta sudah masuk ke Halim, sudah masuk ke tol Cikampek, kemudian juga di beberapa objek vital, saya kira ini harus segera dinormalisasi sehingga fungsi-fungsi itu kembali menjadi normal,” kata Presiden.
Ketiga, Presiden meminta agar pemerintah pusat dan pemerintah provinsi bekerja sama dalam menanggulangi bencana banjir. Pemerintah hingga kini terus berupaya melakukan berbagai hal untuk menangani banjir, antara lain dengan membangun waduk.
“Pemerintah pusat memang ini baru dalam proses dan belum selesai, misalnya waduk Cimahi, waduk Ciawi, mungkin baru tahun depan selesai. Tetapi di luar itu, semuanya harus selesai,” kata Presiden.
Di penghujung keterangannya, Kepala Negara juga mengimbau masyarakat untuk tetap berhati-hati dalam menghadapi bencana banjir yang melanda beberapa daerah.
Terkendala Pembebasan Lahan
Melalui akun media sosialnya, twitter @jokowi, fanpage facebook dan akun instgram yang diunggahnya beberapa saat lalu, Presiden Jokowi menyampaikan, untuk penanganan darurat bersama pihak terkait, telah difungsikan pompa, karung pasir, bronjong dan tanki air agar kawasan dan prasarana publik terdampak dapat segera berfungsi kembali.
Menurut Presiden, pembangunan prasarana pengendalian banjir pada keempat sungai itu terkendala sejak tahun 2017 karena masalah pembebasan lahan.
“Program Pengendalian Banjir Sungai Ciliwung misalnya, sudah ditangani 16 kilometer dari rencana keseluruhan 33 km,” tulis Presiden Jokowi dalam akun media sosialnya itu.
Sementara pada hulunya tengah dilaksanakan pembangunan Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi dengan kemajuan pembebasan tanah di atas 90 persen dan perkembangan pembangunan fisik mendekati 45 persen.
“Kedua bendungan tersebut direncanakan selesai pada akhir 2020,” jelas Presiden. Sementara percepatan pelaksanaan Sudetan Sungai Ciliwung dari Sungai Ciliwung ke Sungai Cipinang, sedang berlanjut.
“Masyarakat setempat telah menyetujui pemanfaatan lahan untuk kelanjutan pembangunan sudetan sepanjang 600 meter dari keseluruhan 1200 meter,” pungkasnya. (sak)