Kawasan Simo Kalangan, Simo Hilir, hingga Tanjungsari kembali menjadi sorotan setelah hujan deras mengguyur Surabaya sejak Minggu (4/1/2026) dan memicu genangan di sejumlah titik. Pemerintah Kota Surabaya memastikan wilayah tersebut menjadi prioritas utama penanganan banjir tahun 2026.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengakui bahwa banjir di kawasan Simo merupakan persoalan lama yang belum tertangani secara menyeluruh. Selama ini, kawasan tersebut menerima limpasan air dari berbagai wilayah di atasnya, sehingga membutuhkan pengaturan ulang sistem aliran air.
“Ini masalah menahun. Penanganan sementara masih kita lakukan dengan mobil pompa PMK, tapi solusi permanennya kita mulai tahun 2026,” kata Eri.
Penanganan Darurat dan Kondisi Lapangan
Saat hujan ekstrem, genangan juga terjadi di Jalan Mayjen Sungkono. Namun, Eri menegaskan genangan hanya berada di sisi selatan jalan akibat penutupan pintu air untuk mencegah wilayah Pakis terdampak lebih parah.
“Kalau pintu air tidak ditutup, Pakis bisa tenggelam. Jadi air kita alihkan sementara ke jalan, dan begitu hujan reda, cepat surut,” jelasnya.
Debit air yang tinggi juga menyebabkan plengsengan lama di kawasan Pakis jebol, sehingga Pemkot merencanakan pembangunan rumah pompa baru sebagai solusi jangka panjang.
Bozem dan Normalisasi Sungai
Untuk kawasan Simo Hilir, Pemkot Surabaya akan menata ulang lahan yang seharusnya difungsikan sebagai bozem. Bangunan tanpa izin yang berdiri di area tersebut akan dibongkar dan bozem baru akan dibangun secara bertahap.
Sementara itu, di Tanjungsari, sungai akan dinormalisasi dan dilebarkan karena saat ini mengalami penyempitan signifikan akibat pemanfaatan ruang yang tidak sesuai.
“Kalau tidak punya bukti kepemilikan lahan, fungsi sungai akan kita kembalikan,” tegas Eri.
Ratusan Titik Rawan Masih Jadi PR
Data Pemkot Surabaya mencatat, sejak 2021 terdapat sekitar 350 titik rawan banjir. Hingga kini, sekitar 100 titik berhasil ditangani, sementara sisanya masih menjadi pekerjaan rumah yang diselesaikan secara bertahap dan berbasis kawasan.
Pemkot juga menggandeng Pemprov Jawa Timur dan Kementerian PUPR, khususnya untuk penanganan saluran panjang seperti di Jalan Jemursari dan jalur menuju Gresik.
Ke depan, Pemkot Surabaya menegaskan setiap bangunan baru wajib memiliki saluran drainase sesuai fungsi bangunan. Tanpa itu, izin tidak akan diterbitkan.
“Kalau semua dibebankan ke pemerintah, anggaran tidak akan cukup. Ini harus jadi tanggung jawab bersama,” pungkas Eri Cahyadi. (tas)