Indonesia mencatatkan diri sebagai negara dengan tingkat kemiskinan tertinggi kedua di ASEAN. Laporan Bank Dunia menyebutkan bahwa lebih dari 60 persen penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan global.
Kondisi itu menimbulkan kekhawatiran banyak pihak terhadap efektivitas kebijakan pengentasan kemiskinan yang selama ini dijalankan pemerintah.
Menanggapi hal itu, Pakar Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga (UNAIR), Prof Dr Bagong Suyanto Drs M Si, menegaskan bahwa pendekatan karitatif seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) belum cukup memberikan dampak jangka panjang terhadap kemandirian masyarakat miskin.
“Sepanjang program yang dikembangkan pemerintah itu bersifat amal karitatif seperti bantuan tunai dan sejenisnya, maka upaya pengurangan kemiskinan tidak akan efektif. Program seperti itu hanya memperpanjang nafas, bukan memberdayakan masyarakat miskin untuk mandiri,” ujarnya.
Menurutnya, substansi program jauh lebih penting daripada sekadar nama atau bentuk bantuan. Banyak nomenklatur program yang terkesan peduli terhadap masyarakat miskin, namun minim muatan pemberdayaan yang konkret.
Ia mengingatkan bahwa struktur sosial dan rendahnya literasi keuangan masyarakat juga menjadi faktor penting yang seringkali diabaikan dalam perumusan kebijakan.
“Pemberian modal usaha memang penting, tapi lebih efektif jika diberikan dalam bentuk aset produksi. Contohnya, tukang becak yang diberi becak sendiri atau penjahit yang diberi mesin jahit, itu akan menaikkan pendapatan mereka secara signifikan,” jelasnya.
Prof Bagong juga menyoroti bahwa kemiskinan adalah persoalan multidimensi yang tak bisa diselesaikan dengan pendekatan ekonomi semata. Hanya sekitar 20 persen dari kemiskinan yang berkaitan dengan faktor ekonomi. Selebihnya menyangkut aspek sosial, pendidikan, informasi, bahkan diskriminasi struktural.
“Pendekatan pengentasan kemiskinan tidak boleh semata-mata ekonomi. Harus ada kebijakan yang sistematis dan menyentuh aspek sosial, pendidikan, dan pemberdayaan komunitas secara struktural,” tegasnya.
Menutup penjelasannya, ia menyarankan agar pemerintah membangun ketahanan ekonomi dari bawah, dengan mendorong lahirnya lebih banyak pelaku usaha mikro yang tangguh dan efisien.
“Bila hanya fokus pada pertumbuhan usaha besar, maka orang miskin dipaksa berkompetisi dengan kelas menengah ke atas, dan itu tidak adil,” pungkasnya. (ita)