Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah menyelesaikan pembangunan Bendungan Rukoh di Kabupaten Pidie, sebagai upaya mendukung pengembangan sektor pertanian dan pemenuhan kebutuhan air di Provinsi Aceh.
Sebelumnya pada 2016 di Kabupaten Pidie juga telah diselesaikan pembangunan Bendungan Rajui berkapasitas 2,67 juta meter kubik (m3) untuk mengairi areal persawahan seluas 1.000 hektare (ha).
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pengelolaan sumber daya air dan irigasi akan terus dilanjutkan dalam rangka mendukung produksi pertanian yang berkelanjutan.
Di samping itu, menurut Menteri PUPR, kehadiran bendungan juga memiliki potensi air baku, energi, pengendalian banjir, dan pariwisata yang akan menumbuhkan ekonomi lokal.
“Pembangunan bendungan akan diikuti dengan ketersediaan jaringan irigasinya. Dengan demikian bendungan yang dibangun dengan biaya besar dapat segera dimanfaatkan karena airnya dipastikan mengalir sampai ke sawah-sawah milik petani,” kata Menteri Basuki beberapa waktu lalu.
Bendungan yang berada di aliran Sungai Krueng Rukoh ini memiliki luas area genangan mencapai 767 ha dan disiapkan untuk menampung air hingga 128 juta meter kubik.
Bendungan ini mempunyai arti penting bagi masyarakat untuk mengairi lahan persawahan seluas 11.950 hektare (Ha) khususnya di Kecamatan Keumala, Kabupaten Pidie.
Bendungan ini dibangun sejak akhir tahun 2018 dengan biaya APBN sebesar Rp1,5 triliun. Pelaksanaan pembangunan dilakukan secara bertahap melalui dua paket dengan masing-masing kontraktor, PT. Nindya Karya (Persero) untuk paket 1 senilai Rp377 miliar dan PT. Waskita Karya (Persero) Tbk KSO PT. Adhi Karya (Persero) dan PT. Andesmont Sakti untuk paket 2 senilai Rp1,129 triliun.
Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I Djaya Sukarno menyatakan, saat ini progres konstruksi bendungan sudah sebesar 8,69% dan ditargetkan selesai pada 2022.
“Saat ini konstruksi memasuki tahap penyelesaian outlet terowongan pengelak aliran sungai agar dapat dilakukan pekerjaan utama pada tubuh bendungan,” ujarnya.
Selain sebagai sumber irigasi, bendungan ini diharapkan juga dapat memiliki manfaat untuk pemenuhan kebutuhan air bersih dan penyediaan air baku sebesar 0,90 m3/detik bagi 22.848 jiwa di wilayah Kecamatan Titeue, Kabupaten Pidie.
Kehadiran bendungan juga berpotensi menjadi sumber pembangkit listrik sebesar (PLTA) sebesar 1,22 MW, serta mengatasi permasalahan banjir di Kabupaten Pidie untuk periode ulang 50 tahunan dan sebagai destinasi wisata baru.
Bendungan Rukoh merupakan salah satu Program Strategis Nasional (PSN) yang dibangun Kementerian PUPR melalui Balai Wilayah Sungai Sumatera 1 Ditjen Sumber Daya Air sebagai upaya mewujudkan ketahanan air dan kedaulatan pangan di Provinsi Aceh.
Selain itu di Kabupaten Pidie juga telah direncanakan pembangunan Bendungan Tiro yang letaknya di hulu dari Bendungan Rukoh.
Djaya mengatakan, saat ini Kementerian PUPR masih menyusun perubahan desain pembangunan Bendungan Tiro yang direncanakan bisa selesai desainnya, dan bila disetujui, dilanjutkan dengan dimulainya kegiatan konstruksi pada tahun 2021, sehingga pembangunan bisa dimulai pada awal tahun 2021.
Menurutnya kedua bendungan tersebut akan saling terhubung lewat dibangunnya terowongan yang dapat mengalirkan air ke Bendungan Rukoh saat tampungan di Bendungan Tiro melewati kapasitas.
“Untuk desain pembangunan Bendungan Tiro masih menunggu sertifikasi dan persetujuannya karena ada perubahan akibat permasalahan lahan sehingga dibuat tampungan air yang lebih kecil. Jika sebelumnya dirancang untuk menampung air sebanyak 45 juta m3 menjadi hanya 15 juta m3,” ujar Djaya. (sak)