Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meneken surat mengenai pembiayaan kegiatan pembekalan (retreat) kepala daerah terpilih di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah. Surat itu menyatakan pembiayaan retreat ditanggung penuh oleh Kemendagri, alias tidak dibebankan ke APBD.
Dinyatakan, bahwa pembiayaan kegiatan Orientasi Kepemimpinan Bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2025 sepenuhnya dibiayai oleh APBN. Tepatnya, yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Dalam Negeri.
Surat Mendagri diteken Tito pada Kamis (13/02). Wamendagri Bima Arya membenarkan surat tersebut. Ia mengatakan, bahwa Kemendagri memiliki mata anggaran pelatihan dan penguatan kapasitas aparatur pemerintahan daerah. Tidak ada anggaran APBD dalam pelaksanaan tersebut.
“Betul, dana pembekalan Kepala Daerah selama di Akmil Magelang pada tanggal 22 Februari nanti bersumber sepenuhnya dari anggaran Kemendagri. Karena Kemendagri memiliki mata anggaran pelatihan dan penguatan kapasitas aparatur pemerintahan daerah,” kata Bima kepada wartawan, Kamis (13/02).
“Sebetulnya semua daerah juga memiliki anggaran peningkatan kapasitas aparatur, termasuk kepala daerah. Ini sangat penting agar dalam melaksanakan tugas dan pembuatan kebijakan betul-betul memahami proses dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan serta mengawasi APBD mereka,” ujarnya.
Politikus PAN ini kemudian mengungkit pembiayaan retreat kepala daerah biasanya dianggarkan secara bersama-sama dari APBN dan APBD. “Pembiayaan pembekalan kepala daerah atau aparatur biasanya dilakukan dengan pola burden sharing (pembagian) antara kementerian dan pemerintah daerah,” ucapnya.
“Selalu ada anggaran dari pemerintah daerah untuk capacity building jajaran Pemda termasuk kepala daerah. Juga selalu ada anggaran dari kementerian untuk menyiapkan akomodasi ataupun kebutuhan teknis lainnya bagi peningkatan kapasitas,” kata Bima.
Bima melanjutkan, pembiayaan retreat kepala daerah memang sempat dianggarkan oleh APBD lantaran ada aspirasi dari pemerintah daerah ke Kemendagri. Dengan begitu, lanjutnya, sempat beredar surat edaran teknis pembiayaan kepala daerah yang bersumber dari APBD.
“Terkait dengan rencana pembekalan kepala daerah di Akmil Magelang, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri menerima aspirasi dari pemerintah daerah. Agar biaya pembekalan kepala daerah juga bisa berasal dari pemerintah daerah karena memang sudah dianggarkan dari APBD dan juga sebagai realisasi dari APBD mereka,” katanya.
“Untuk mengakomodir usulan tersebut, maka Kepala BPSDM mengeluarkan surat edaran untuk mensosialisaikan hal-hal teknis persiapan pembekalan. Termasuk teknis pembiayaan masing-masing kepala daerah yang bersumber dari APBD,” katanya.
Namun, kata Bima, Tito kemudian memutuskan bahwa biaya retreat kepala daerah batal dibebankan ke APBD. Surat terbaru yang diteken Tito ini disebut merupakan perbaikan dari surat sebelumnya.
“Kemudian Menteri Dalam Negeri memutuskan bahwa biaya kepala daerah tidak dibebankan kepada APBD tapi akan ditanggung sepenuhnya oleh kementerian. Jadi surat edaran sebelumnya diperbaiki sesuai keputusan Mendagri,” ujar Bima. (rri)