Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) senantiasa berupaya untuk mewujudkan pembangunan energi yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Guna mewujudkannya, beberapa kebijakan strategis di sektor ESDM diterbitkan dalam mewujudkan Energi Berkeadilan.
Demi menyelaraskan misi tersebut, khususnya kepada Pemerintah Daerah di Indonesia Bagian Timur, Kementerian ESDM menggagas Focus Group Discussion (FGD) terkait Dampak Kebijakan Strategis Sektor ESDM dengan Dinas ESDM wilayah Indonesia Timur di Bali, Selasa (27/3).
“Esensi dari energi berkeadilan sendiri adalah menyediakan energi secara merata dengan harga yang terjangkau, meningkatkan penerimaan negara, serta memacu pertumbuhan dan investasi,” ujar Staf Ahli Menteri ESDM Bidang Lingkungan Hidup dan Tata Ruang Satry Nugraha pada kesempatan tersebut.
Ia mengungkapkan, kebijakan BBM (Bahan Bakar Minyak) Satu Harga adalah salah satu program Kementerian ESDM yang dilakukan demi mewujudkan Energi Berkeadilan, terutama untuk masyarakat di Wilayah Indonesia Timur, yang selama ini tidak dapat menikmati dengan harga yang terjangkau.
Dijelaskan lebih lanjut oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Susyanto, kesenjangan harga BBM ini dulu sangat terasa khususnya di wilayah yang sulit dijangkau. “Bisa dibayangkan dulu di Puncak Papua harganya bisa sampai Rp 100.000, di Fakfak Rp 30.000, sementara sekarang harganya bisa sama Rp 5.150 untuk Solar dan Premium Rp 6.450, sama dengan di Jawa,” ujar Susyanto.
Ia menjelaskan, sepanjang tahun 2017, total 20 penyalur BBM Satu Harga telah beroperasi di Indonesia Timur. Sebanyak 12 penyalur telah beroperasi di Papua, 4 penyalur di Papua Barat, 1 penyalur di Maluku, dan 3 penyalur di Maluku Utara.
Tahun ini ditargetkan 15 penyalur akan beroperasi di Indonesia Timur dan 4 penyalur lagi di tahun 2019. Secara nasional, Kementerian ESDM membidik 160 penyalur BBM Satu Harga dapat beroperasi pada 2017-2019.
“Ini yang akan kita penuhi semua hingga 2019 nanti. Kita harapkan dengan terus bergulirnya ini maka seluruh wilayah Indonesia akan bisa dipenuhi dengan BBM Satu Harga,” tutur Susyanto.
Seiring dengan program BBM Satu Harga, Kementerian ESDM juga tengah berupaya menerangi wilayah Indonesia, terutama desa-desa belum berlistrik dan belum akan dialiri listrik dari PLN dalam waktu dekat, dengan membagikan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) kepada masyarakat di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal).
Sebanyak 79.564 rumah di 5 provinsi telah diterangi LTSHE, dari jumlah tersebut sebagian besar adalah di Indonesia Timur (4 provinsi). Targetnya, di tahun 2018 LTSHE akan menerangi 175.782 rumah di 15 provinsi.
Sekretaris Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Wawan Supriatna menegaskan bahwa program menerangi 2.519 desa dengan LTSHE ini akan diselesaikan di 2019. “Ini program sampai 2019 akan coba kita selesaikan untuk menerangi saudara-saudara kita di daerah yang belum mendapatkan pelayanan dari PLN,” tandas Wawan. (sak)