Staf Khusus Wakil Presiden RI Imam Aziz, menyebut cara Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyelesaikan konflik akibat Proyek Strategis Nasional (PSN), patut diduplikasi dan menjadi pola nasional. Menurutnya, apa yang dilakukan Ganjar, dengan mewujudkan sinergi antara pemerintah dan rakyat, bisa menjadi prototype pembangunan di masa yang akan datang.
Pernyataan itu disampaikan Imam dalam Forum Group Discussion “Optimalisasi Koperasi untuk Penanggulangan Kemiskinan”, di Manohara Hotel, Magelang, Kamis (25/05). Acara tersebut diikuti perwakilan masyarakat Magelang dan Purworejo, Dinas UMKM Magelang, Kesbangpolinmas, dan perguruan tinggi.
“Ini adalah satu keberhasilan, contoh keberhasilan bagaimana pemerintah dan masyarakat itu berdialog dengan intens, sehingga menghasilkan sesuatu yang pada ending-nya sangat bagus sekali,” ucap Imam.
Pernyataan Imam merujuk pada pembentukan Koperasi Tirto Mulyo Bogowonto, yang dikelola oleh warga terdampak pembangunan Bendungan Bener. Alih-alih konflik terus terjadi, warga terdampak PSN tetap bisa mengelola lahan lewat koperasi dan BUMDes, bahkan terlibat dalam proyek greenbelt Bendungan Bener.
Menurutnya, pola pengelolaan sabuk hijau yang dilakukan Ganjar, Balai Besar Wilayah Sungai Serayu-Opak (BBWS-SO), bersama masyarakat Wonosobo, adalah yang pertama dan satu-satunya di Indonesia. Di mana masyarakat dilibatkan dalam pengelolaan lahan proyek strategis nasional yang sudah dibebaskan.
“Nah, ini belum ada di Indonesia, belum pernah ada. Oleh karena itu ini kita coba untuk intensif dampingi, supaya ini menjadi pola nasional. Ini prestasi Pak Ganjar,” tegasnya.
Imam menilai, upaya dan cara Ganjar ini bisa diterapkan di tiap pengerjaan PSN yang tengah berjalan. Sehingga juga bisa berdampak pada penanggulangan kemiskinan.
“Kita tidak harus mengubah sistem ekonomi secara menyeluruh, tapi dari kecil-kecil seperti ini nanti, akan ada perubahan-perubahan yang signifikan. Ini yang harus jadi pola nasional. Ini keberhasilan yang bisa diduplikasi, diterapkan di proyek-proyek nasional yang lain,” jelasnya.
Ganjar menuturkan, koperasi dan UMKM memiliki peran signifikan untuk menanggulangi kemiskinan. Apalagi, di Jateng banyak sekali kebijakan dan program yang bisa dimanfaatkan.
“Kita kan punya program cukup banyak, akses permodalan ada, suku bunga rendah, pendampingannya ada, off taker-nya pemerintah daerah,” katanya.
Oleh karena itu, Ganjar melihat kesempatan dan sumber daya itu bisa dimanfaatkan warga terdampak PSN, agar tetap bisa menikmati serta mengelola lahan, meski sudah diambil alih untuk pembangunan.
“Di Wadas ini ada satu koperasi yang dibentuk untuk mengakomodasi mereka, yang kalau boleh disebut bahasanya korban gitu ya, mereka bisa berpartisipasi,” katanya.
Gubernur Jateng dua periode itu mengungkapkan, penyelesaian konflik PSN di Wadas bukan yang pertama dilakukan. Konsep tersebut sebelumnya sudah diterapkan pada masalah Semen Rembang dan PLTU Batang.
“Jadi ketika mereka sudah dapat ganti untung, mereka punya usaha, lahan-lahan yang ada di sekitarnya bisa dikelola bersama. Maka partisipasi masyarakat muncul,” ucapnya.
Ganjar mengatakan, dengan begitu anggapan warga terdampak tak lagi sebagai korban. Sebab, mereka ikut serta dan terlibat dalam perkejaan PSN sejak awal. Bahkan, mereka bisa mengelola lahan dan mendapatkan manfaat ekonomi lagi setelahnya.
“Dengan cara itu, peran kelembagaan koperasi menjadi bisa bermanfaat dalam proyek-proyek strategis nasional. Potensi konflik bisa kita redam, hasil ekonominya bisa lebih tinggi. Masyarakat akan mendapatkan keterampilan dan manfaat yang lebih bagus, karena kita terlibat, pemerintah terlibat, CSR terlibat, atau mereka ikut dalam proyek strategis nasional itu. Sehingga semuanya terjaga, manfaat muncul, kelembagaan maupun koperasinya bisa berjalan,” tandasnya. (hms)