Pemkot Surabaya berencana menggelar Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) kebangsaan bagi seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) usai proses lelang jabatan. Kegiatan ini bertujuan memperkuat semangat kebangsaan dan nasionalisme di lingkungan birokrasi.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengungkapkan bahwa pemkot sebelumnya telah menggelar Diklat kebangsaan pada 2023. Namun, pada tahun 2024, kegiatan ini terhenti karena adanya Pemilihan Umum (Pemilu) serentak.
“Kami akan melanjutkan Diklat ini setelah lelang jabatan selesai. Prosesnya dimulai pada awal Februari 2025 dengan berbagai tahapan, termasuk pelantikan pejabat baru,” kata Eri Cahyadi, Senin (14/01).
Eri menuturkan, proses lelang jabatan akan dimulai pada Februari 2025. Dalam tahap ini, mulai Kepala Dinas, Kepala Seksi (Kasi) kecamatan hingga staf, diminta untuk membuat proposal visi misi sebagai bagian dari program kinerja.
“Jika seorang Kasi kecamatan ingin menjadi Kepala Bidang (Kabid), mereka wajib menyusun dua proposal, pertama sebagai Kasi, dan kedua sebagai calon Kabid. Jika tidak terpilih, mereka tetap kembali ke jabatan sebelumnya. Namun, jika ada staf dengan proposal lebih baik, posisinya bisa digantikan,” jelas Eri.
Nah, setelah lelang jabatan selesai, Pemkot Surabaya akan menggelar Diklat kebangsaan secara bergantian. Formatnya dirancang serupa dengan program tahun 2023. Dimana para peserta diwajibkan menjalani pelatihan mandiri, termasuk memasak dan mencuci sendiri tanpa bantuan pihak lain.
“Kita masih berdiskusi dengan Akademi Angkatan Laut (AAL). Jadi saya mintanya seperti dulu (2023), kita pernah melakukan ini (Diklat Kepala PD),” ungkapnya.
Eri juga memastikan bahwa pelantikan pejabat baru hasil lelang jabatan akan dilakukan sekitar pertengahan Februari 2025. Setelah pelantikan, Diklat kebangsaan segera digelar untuk memastikan para pejabat memiliki pemahaman dan semangat nasionalisme yang kuat. “Jadi pelaksanaannya nanti menunggu setelah pelantikan Kepala PD yang baru. Rencana pelantikan pertengahan Februari 2025,” pungkasnya. (ita)