PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (bankjatim) menandatangani dua perjanjian sekaligus dengan Pemprov Jawa Timur dan CV Gratis Ongkir, Senin (04/03) di Kantor Pusat bankjatim.
Hal ini sebagai wujud dukungan emiten dengan kode BJTM tersebut terhadap program Pemprov Jatim yang bernama JATIM BEJO (Jawa Timur Belanja Online)
Pertama, Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan CV Gratis Ongkir tentang Pengembangan dan Pengelolaan Jasa Perbankan atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Melalui Marketplace Gratis Ongkir.
PKS ditandatangani Direktur Mikro, Ritel, dan Menengah bankjatim R. Arief Wicaksono dan Direktur CV Gratis Ongkir Haryopramandito Nandastun Irawan.
Kedua, Perjanjian Teknis dengan Pemprov Jawa Timur dan CV Gratis Ongkir tentang Pemanfaatan Produk Perbankan bankjatim dalam Program Jatim Bejo di Provinsi Jawa Timur melalui Toko Daring Gratis Ongkir.
Perjanjian itu diteken Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Prov Jatim Endy Alim Abdi Nusa, Direktur Mikro, Ritel, dan Menengah bankjatim serta Direktur CV Gratis Ongkir.
Jatim Bejo adalah salah satu cara optimalisasi digital, pemanfaatan toko daring untuk pengadaan barang/jasa pemerintah di Provinsi Jatim.
Ini sebagai upaya dalam peningkatan peran serta pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) dan sekaligus menjaga transparansi serta akuntabilitas pengadaan barang/jasa.
”Nah, tujuan dari perjanjian teknis itu sendiri salah satunya adalah untuk memfasilitasi pemanfaatan produk perbankan bankjatim terhadap pengadaan barang/jasa pemerintah dan UMK serta koperasi dengan metode e-purchasing melalui toko daring Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP),” papar Arief.
Dia menjelaskan, ruang lingkup perjanjian teknis tersebut cukup luas. Antara lain pemanfaatan platform toko daring Gratis Ongkir, layanan konsultasi dan pendampingan mengenai tata cara pengadaan barang/jasa lewat platform Gratis Ongkir, sampai pemanfaatan produk perbankan bankjatim dalam program Jatim Bejo.
”Pihak Pemprov akan memberikan dukungan data atau informasi yang dibutuhkan oleh CV Gratis Ongkir dan bankjatim dalam rangka pemanfaatan toko online Gratis Ongkir,” terang Arief.
“Selain itu, Pemprov bersama Gratis Ongkir dan bankjatim juga akan masif melakukan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan kepada seluruh pengguna platform Gratis Ongkir dalam pengadaan barang/jasa Pemprov Jawa Timur,” tambahnya.
Dengan perjanjian teknis ini, bankjatim akan mengelola seluruh pembayaran dalam proses transaksi pengadaan barang/jasa melalui toko daring Gratis Ongkir di lingkungan pemerintah daerah, baik transaksi biasa maupun pelunasan kredit.
Nantinya, penyedia barang/jasa sebelum memanfaatkan produk perbankan bankjatim, terlebih dahulu harus memiliki rekening bankjatim dan berdomisili di Jatim yang terdaftar dalam toko Gratis Ongkir.
“Setelah itu baru bisa melakukan pengajuan platform/batasan pemanfaatan produk perbankan bankjatim melalui Gratis Ongkir dan dapat segera memanfaatkan produk perbankan bankjatim berupa Purchase Order (PO) Financing,” tambahnya.
Penyedia barang/jasa yang memanfaatkan KUR PO Financing itu terlebih dahulu harus mengisi formulir dalam menu pinjaman di platform Gratis Ongkir yang akan terhubung dengan aplikasi KUR PO Financing yang dimiliki bankjatim.
”Penyedia barang/jasa yang telah mendapatkan pesanan melalui toko online Gratis Ongkir dapat memanfaatkan produk perbankan bankjatim berupa PO Financing itu,” imbuh Arief.
Menurut Arief, adanya platform tersebut merupakan salah satu upaya untuk menjalankan pengawasan dan menjaga transparansi harga barang/jasa.
”Kami sangat mendukung keseriusan Pemprov Jatim dalam melakukan transformasi digital pengadaan barang/jasa. Dengan adanya sistem seperti ini, pelaku usaha seperti UMK dapat semakin mudah dan cepat dalam menerima pembayaran, ini harus terus kita dorong bersama-sama,” tegasnya. (ita)