Pasokan bahan bakar minyak (BBM) subsidi untuk nelayan di Kabupaten Kendal masih kurang. Mendengar laporan itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo langsung berkomunikasi dengan Pertamina dan BPH Migas agar alokasi BBM, khususnya solar, bagi nelayan ditambah.
“Kita mau bicara lagi dengan BPH Migas dan Pertamina agar alokasinya bisa ditambah. Karena ini rakyat kecil yang hari ini memang butuh untuk itu. Maka kalaulah ada bantuan-bantuan yang diberikan kepada mereka, nelayan itu mungkin kalau akses minyaknya gampang juga bisa terima, kebutuhan dipenuhi bisa terima,” kata Ganjar, seusai mengecek pasokan solar bagi nelayan, di SPBN Kampung Nelayan Bandengan, Kabupaten Kendal, Kamis (15/09).
Berdasarkan keterangan dari nelayan di Kampung Nelayan Bandengan, pasokan BBM di daerah itu sering tidak menentu. Bahkan jumlah pasokan tiap pekan tidak menentu sehingga membuat nelayan kesulitan untuk melaut. Sementara keterangan dari Bupati Kendal Dico Mahtado Ganinduto, alokasi BBM subsidi untuk nelayan di Kendal masih kurang sekitar 6.000 kilo liter.
“Kami akan jagain di tengah situasi kenaikan ini, untuk memastikan para nelayan bisa melaut dan mengakses solar ini dengan gampang. SPBN ini ternyata jalan, hanya sampai hari ini dari kuota yang diperlukan masih kurang. Secara keseluruhan di Kabupaten Kendal masih kurang,” kata Ganjar, didampingi Bupati Kendal Dico Mahtado Ganinduto.
Kedatangan Ganjar ke Kampung Nelayan Bandengan, Kabupaten Kendal, adalah untuk mengecek langsung pasokan solar nelayan. Termasuk cara nelayan mendapatkan solar untuk melaut. Sebab, sebelumnya nelayan setempat mengeluhkan tidak mudah untuk menebus atau mendapatkan BBM.
“Dampak kenaikan BBM ini kan kita harus mengecek kondisi yang ada. Ada dua yang menjadi perhatian kita, satu di antaranya petani dan nelayan. Kemarin mereka tidak mudah untuk menebus BBM,” katanya.
Dalam kesempatan itu Ganjar juga menyerahkan bantuan kepada 1.019 orang nelayan di Kabupaten Kendal yang memiliki Kartu Nelayan Jateng penerima BBM subsidi. Kampung Nelayan Bandengan mendapatkan kuota terbanyak dengan jumlah 413 orang nelayan.
Bantuan itu diberikan sebagai insentif dampak kenaikan BBM dan inflasi. Sementara, untuk total anggaran bantuan nelayan se-Jateng senilai Rp4.743.750.000 dengan total 14.375 orang nelayan.
Selain bantuan itu, Ganjar juga menyerahkan asuransi nelayan tahun anggaran 2022 untuk 500 nelayan. Masing-masing sebesar Rp100.000. Sebagai catatan, pada tahun anggaran 2021, asuransi diberikan kepada 951 nelayan di Kabupaten Kendal dengan masing-masing mendapatkan Rp175.000.
“Maka tadi dari HNSI, Dinas, dari kelompok nelayan yang ada kami minta untuk berkumpul, kita data kebutuhan apa, sehingga nanti hitung-hitungan yang kurang seperti yang disampaikan bupati tadi, kita akan bantu dorong untuk bisa mendapatkan. Tapi pendataannya harus bagus, sistemnya harus bagus,” katanya.
Sejauh ini rekomendasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal masih diberikan secara manual. Rata-rata setiap hari ada 500 rekomendasi yang harus ditandatangani kepala dinas. Karenanya, Ganjar mendorong pendataan yang bagus, bila mungkin sudah menggunakan digital atau elektronik, sehingga penerima rekomendasi bisa secara otomatis terdata.
“Saya membayangkan, kartu nelayannya kalau bisa digunakan per individu di sana sudah ada kuotanya, otomatis, kita tinggal mengatur saja. Itu jauh lebih gampang. PR ini tentu tidak bisa dikerjakan besok pagi, kita harus menyiapkan, tetapi butuh dukungan dari kawan-kawan nelayan,” jelas Ganjar.
Sementara untuk optimalisasi tempat pelelangan ikan TPI, Ganjar meminta agar nelayan, pedagang, dan dinas terkait untuk duduk bersama. Dengan begitu persoalan dapat diselesaikan dan menguntungkan kedua belah pihak.
“Saya minta untuk nelayan, terus kemudian pedagang semuanya bisa duduk bareng untuk kita menyelesaikan, sehingga keuntungannya di dua pihak. Tugas kita dari pemerintah adalah memfasilitasi. Wabil khusus dampak kenaikan BBM, maka saya memastikan solarnya lancar,” jelasnya. (hms)