Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menantang para petinggi atau kepala desa di Kabupaten Pati, untuk mewujudkan Desa Antikorupsi di desanya masing-masing. Contohnya sudah ada, tinggal ditiru dan diterapkan dengan sungguh-sungguh.
Hal itu disampaikan Ganjar, seusai Penyuluhan Antikorupsi sebagai Upaya Mencegah Korupsi dari Desa, di Pendapa Kabupaten Pati, Rabu (07/12). Sedikitnya 400 kades hadir menandatangani Pakta Integritas dan mendengarkan arahan Ganjar.
“Di Jawa Tengah kades yang baik berintegritas berprestasi inovatif itu lebih banyak. Tapi (jika ada) satu-dua kades mbeling, itu semua kena,” kata Ganjar, saat memberi arahan.
Ganjar mengaku senang jika di tiap kunjungan bertemu dengan kepala desa. Apalagi jika kades tersebut paham dengan kondisi masyarakatnya. Artinya, kades itu benar-benar peduli dengan desanya.
Dengan begitu, kata Ganjar, kades akan selalu jadi pilihan masyarakat, tanpa perlu berpikir politik uang. Jika itu terjadi, tidak menutup kemungkinan di kemudian hari saat menjabat, akan melakukan tindak korupsi maupun gratifikasi.
“Gratifikasi itu nerima hadiah, karena mungkin ada kepentingan. Bagaimana cara mengelolanya? Laporkan,” tegasnya.
Cara lainnya, imbuh Ganjar, dengan melaporkan langsung ke unit pengelola gratifikasi di KPK. Untuk mewujudkan itu, kades harus dibimbing dan didorong mulai dari bupati dan Forkopimda.
“Intinya apa? Agar pelayanan publiknya bagus, transparan, dan akuntabel. Semangat ini oleh Pak Bupati didorong sampai ke desa,” tegasnya.
Pada momen itu pula, Ketua Dewan Pembina DPP Papdesi itu menantang kepala desa di Kabupaten Pati, untuk mewujudkan Desa Antikorupsi di masing-masing wilayah.
“Di Jawa Tengah yang sudah dicoba satu kabupaten satu, sekarang mau saya coba seluruh Kabupaten Pati, para petinggi atau kadesnya, itu betul-betul menjadi Desa Antikorupsi. Contohnya sudah ada, maka dengan cara itu harapan kita bisa berjalan,” tuturnya.
Mengawali gerakan, secara simbolis Ganjar menempelkan stiker bertuliskan “STOP GRATIFIKASI. Terima kasih Anda tidak memberikan suap atau gratifikasi kepada pegawai kami”, pada kendaraan Bupati, Sekda, dan Kades di Pati.
Ganjar menegaskan peran masyarakat juga penting pada terciptanya budaya integritas. Masyarakat harus berpartisipasi untuk tidak memberi iming-iming pada pejabat desa.
“Tapi jangan sampai dengan tidak memberi kemudian dipersulit, juga nggak boleh. Inilah peran dari pimpinan yang ada di Pati untuk mengawasi, dan mudah-mudahan kalau nanti ini sukses kita terapkan ke seluruh Jawa Tengah,” tandasnya.
Sampai saat ini Jawa Tengah telah memiliki 29 desa antikorupsi yang tersebar di 29 kabupaten. Selain itu ada pula Desa Banyubiru di Kabupaten Semarang yang jadi salah satu percontohan nasional desa antikorupsi. (hms)