Pimpinan Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) bersama pimpinan wilayah se Indonesia dipimpin oleh Ketua Umumnya Yaqut Cholil Qoumas bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (11/1) pagi.
Seusai pertemuan Ketua Umum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas kepada wartawan mengemukakan, pertemuan itu membahas perkembangan, situasi negara yang terjadi belakangan ini karena efek dari kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Termasuk laporan dari 34 pimpinan wilayah GP Ansor di tanah air mengenai situasi yang terjadi di daerahnya masing-masing.
“Yang kesatu terkait dengan perubahan politik, situasi politik, yang kedua terkait dengan kelompok radikal. Jadi kelompok radikal yang terkonsolidasi karena kontestasi Pilpres ini,” jelas Yaqut.
Menurut Ketua Umum GP Ansor itu, ada banyak wilayah kalau mau disebut, di luar Pulau Jawa, di Jawa Barat ada, banyak ditemukan, dimana kelompok-kelompok radikal kini terkonsolidasi menjelang Pilpres itu.
Ia menyebutkan, mereka bukan merusak Pemilu, tetapi mereka menginduk dalam salah satu kontestan Pemilu untuk memasukkan agenda-agenda mereka. Adapun agenda dimaksud adalah mendirikan negara Islam, Khilafah Islamiyah atau minimal mereka mendirikan NKRI bersyariat.
Untuk itu, Ketua Umum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas menegaskan, solusinya adalah NKRI harus tegak berdiri, harus utuh.
ASN dan Pejabat BUMN
Selain adanya konsolidasi kelompok radikal terkait dengan kontestasi Pilpres, Yaqut juga mensinyalir adanya Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pejabat teras Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang masuk kelompok pengusung khilafah.
“Sudah banyak kelompok-kelompok pengusung khilafah yang ingin negara lain selain Indonesia itu masuk di sana, di pejabat-pejabat teras di BUMN sudah banyak. Nah kita sampaikan ke Presiden dan kita minta ketegasan Presiden untuk menindak orang-orang itu,” katanya.
DitegaskanYaqut, GP Ansor selalu bekerja sama dengan pemerintah, berkonsolidasi untuk membantu negara, pemerintah, Presiden melawan kelompok-kelompok ini.
Namun diakui Ketua Umum GP Ansor itu, pemerintah terbentur dengan undang-undang. Tidak bisa asal pecat ASN yang terlibat dalam gerakan itu, khilafah itu. “Memutasi pun ada aturannya karena ada Undang-Undang ASN yang mengaturnya,” ujar Yaqut.
Karena itu, lanjut Yaqut, GP Ansor mendorong supaya nanti setelah hiruk-pikuk kontestasi politik ini selesai, pemerintah segera merevisi UU ASN agar memberi ruang gerak yang cukup kepada pemerintah untuk menindak orang-orang atau kelompok seperti ini yang ada di institusi pemerintah.
Jaga Keberagaman
Mengenai arahan Presiden Jokowi, Yaqut Cholil mengemukakan, Kepala Negara mengingatkan tentu kita harus menjaga bahwa keberagaman itu adalah Sunnatullah, hal yang tidak bisa ditolak.
“Jadi keberagaman itu Sunnatullah, keniscayaan. Jadi kita tidak boleh memperjuangkan kemauan kita sendiri, tidak boleh ada orang yang memperjuangkan negara lain diluar Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Yaqut mengutip Presiden Jokowi.
Yaqut menegaskan, GP Ansor selalu bekerja sama dengan pemerintah untuk membantu negara, pemerintah, Presiden dalam hal melawan kelompok-kelompok radikal itu.
Sementara mengenai sikap politik GP Ansor, Yaqut menegaskan, secara institusi tidak boleh berpolitik, karena terikat dengan khittah Nahdlatul Ulama (NU) tahun 1926. yang tidak membolehkan NU dan segala badan otonomnya berpolitik secara praktis termasuk dalam kontestasi Pilpres.
“Tetapi sebagai individu kita bebas, kita merdeka. dan kita bersepakat dan saya bersama seluruh ketua Ansor bersepakat akan mendukung calon yang terbaik. Kita akan bergerak bersama dalam mendukung calon yang terbaik,” tegas Yaqut. (sak)