Ibu-Ibu di Ngancar Kediri Ingin Program Mekaar
KOMUNITAS PERISTIWA

Ibu-Ibu di Ngancar Kediri Ingin Program Mekaar

Dalam reses Masa Sidang February-Maret 2019, anggota MPR menyelenggarakan dialog dengan Warga Kec Ngancar, Kabupaten Kediri.

Dialog diselenggarakan pekan lalu di Kantor Koperasi Langgeng Mulyo Kec Ngancar dengan menghadirkan 100 warga sebagian besar adalah ketua kelompok PKH, Pendamping Sosial Masyarakat, para petani dari poktan maupun kelompok tani wanita.

Sebelum dialog berlangsung, Eva Sundari ikut bergabung dengan para ibu untuk senam bersama di depan Kantor Kec Ngancar.

Senam yang diikuti 200 an para ibu tersebut berlangsung meriah karena instruktur lakinya yang PNS kreatif dengan berbagai gerakan dari musik dangdut, hiphop, latin hingga India.

Setelah senam usai, Eva Sundari, anggota MPR Fraksi PDIP mengantar dialog dengan paparan wawasan kebangsaan terkait kesejahteraan umum, utamanya isu Proteksi Sosial.

“Sila 5 Pancasila memerintahkan kita untuk mempraktekkan proteksi sosial dengan tujuan menjaga martabat kemanusiaan rakyat. Perintah ini tentu juga merupakan jiwa 4 sila yang lain, terutama sila pertama dan kedua,” kata Eva Sundari

Pada kesempatan itu hadir anggota DPRD dar PDIP, Ruakhila Diniyah yang juga di Komisi Sosial di DPRD. Thoyib, pendamping sosial memohon dukungan kesejahteraan bagi para pendamping sosial karena kerjanya non stop termasuk menjaga dan mendistribusikan rastra.

“Tidak banyak, tapi saat kami mengerjakan tugas ektra, mbok ya ada uang untuk kopi dan teh serta makan sekedarnya,” ujarnya ringan.

Pendamping PKH Kecamatan Ngancar, Widyanti juga mengajukan permohonan, “Saya usul ada sosialisasi Program Mekaar untuk kelompok PKH di Ngancar. Atau, KUR yang khusus untuk kelompok”. Ada sekitar 2.500 penerima PKH di Kec Ngancar saat ini.

Di saat yang sama, salah seorang petani perempuan, Wati mengeluhkan ongkos produksi yang tinggi di pertanian sehingga petani terus merugi. Eva Sundari kemudian menjelaskan perlunya kebijakan stabilisasi harga di bidang pertanian.

“Problem tata niaga komoditi pertanian merupakan inti permasalahan setelah pemerintah gencar memperbaiki sektor hulu kita yaitu produksi yang membaik,” jelas Eva Sundari.

Ruakhila Diniyah mencatat semua masukan dari masyarakat dan berjanji mendiskusikannya dengan pemerintah daerah terutama Dinas Sosial. “Permintaan untuk sosialisasi Program Mekaar akan diteruskan ke pihak PNM, Permodalan Nasional Madani. Kita akan membuat sosialisasi tentang hal ini,” kata Ruakhila Diniyah. (sak)