Indonesia, bersama dengan Australia dan Monaco menjabat kepemimpinan bersama di International Coral Reef Initiative (ICRI) untuk periode 2018-2020.
Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Brahmantya S Poerwadi mengatakan kepemimpinan bersama ini telah melaksanakan General Meeting ke-33 pada akhir 2018 lalu di Monaco dan menghasilkan “Rencana Aksi”.
Rencana aksi tersebut terdiri dari empat tema besar yaitu peningkatan perlindungan terumbu karang, pemahaman status terumbu karang, Live Reef Food Fish Trade (LRFFT), dan pengurangan ancaman antropogenis terhadap terumbu karang.
Sebagai bentuk implementasi dari tema pemahaman status terumbu karang, dilakukan pengumpulan data dan pelaporan status terumbu karang secara global di bawah Global Coral Reef Monitoring Network (GCRMN).
GCRMN telah merilis laporan terumbu karang global pada tahun 2008 dan didorong untuk menerbitkan status terumbu karang terbaru pada tahun 2020.
Untuk melengkapi data dunia sekaligus mempublikasikan data nasional, Indonesia bergabung menjadi kontributor untuk GCRMN Asia Timur melalui Workshop GCRMN di Jakarta.
Agenda utama workshop ini meliputi berbagi informasi mengenai kebijakan dan pengelolaan terumbu karang di Indonesia, status terumbu karang nasional, dan sistem pengumpulan data yang dilakukan oleh GCRMN.
Workshop ini juga memfasilitasi penandatanganan perjanjian berbagi data (data sharing) terumbu karang antara Indonesia dengan GCRMN.
Penandatanganan perjanjian ini merupakan langkah awal kolaborasi Indonesia dengan GCRMN dalam rangka meningkatkan pemantauan terumbu karang dan memperluas penyebaran informasinya.
Selain itu, kerjasama ini juga bagian dari bentuk komitmen nyata pemerintah Indonesia untuk mengimplementasikan United Nation Environment Assembly (UNEA) Resolution 2/12 on Sustainable Coral Reef Management (EA/2/12), yang mendorong negara-negara agar mendukung dan bekerjasama dengan GCRMN dalam pendataan status terumbu karang global.
Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut KKP Andi Rusandi saat Workshop GCRMN menyatakan pemantauan dan pendataan terumbu karang harus diikuti dengan upaya-upaya perlindungan. Hal itu perlu dilakukan mengingat masih banyak ditemuinya permasalahan dan ancaman yang merusak terumbu karang seperti pencemaran laut, sampah, dan perubahan iklim.
Upaya perlindungan terumbu karang di Indonesia membutuhkan dukungan seluruh pihak terkait, baik dari pemerintah maupun masyarakat sehingga terumbu karang Indonesia tetap lestari dan terus menyediakan kemanfaatan lingkungan bagi kesejahteraan masyarakat. (ist)