Instrumen Baru Investasi BI
EKONOMI BISNIS PERISTIWA

Instrumen Baru Investasi BI

Bank Indonesia (BI) akan terus berkomitmen dan melaksanakan penguatan rupiah. Sebelumnya, BI telah menerbitkan instrumen baru berupa Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) yang akan diterapkan pada 15 September 2023. Pada tahap awal, SRBI akan diterbitkan pada tenor enam bulan, sembilan bulan, dan 12 bulan.

Menurut keterangan resmi situs BI, di pasar perdana, SRBI hanya dapat dibeli bank umum yang menjadi peserta OPT konvensional, baik secara langsung atau melalui lembaga perantara. Untuk pasar sekunder, SRBI bisa dipindahtangankan dan dimiliki oleh nonbank dan bisa dimiliki warga negara Indonesia maupun warga negara asing.

“Nah, ada asing yang masuk kemudian bisa memperdalam pasar valuta asing dan bisa mendukung stabilisasi nilai tukar rupiah,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo.

Tidak hanya menaikkan suku bunga, BI juga akan merilis instrumen investasi baru pada pertengahan November 2023. Kebijakan tersebut adalah penerbitan Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI) dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI). Menurut Perry, hal ini ditujukan agar dapat menarik modal asing ke Indonesia yang promarket, selain SRBI.

SVBI adalah surat berharga dalam valuta asing yang diterbitkan oleh BI sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek atau di bawah satu tahun dengan tenor sebesar satu bulan, tiga bulan, enam bulan, sembilan bulan, hingga 12 bulan. SVBI menggunakan underlying aset berupa surat berharga dalam valuta asing milik BI.

Untuk SUVBI adalah sukuk dalam valuta asing yang diterbitkan BI dengan menggunakan underlying aset berupa surat berharga dalam valuta asing berdasarkan prinsip syariah milik BI. SUVBI memiliki tenor sebesar satu bulan, tiga bulan, dan enam bulan. Namun, Perry membuka peluang kalau pasar kuat, tenor SUVBI akan diperpanjang hingga 12 bulan.

Perry menambahkan, kedua instrumen tersebut bisa diperdagangkan di pasar sekunder dan boleh juga diperdagangkan dengan nonresiden. “Ini merupakan komitmen BI untuk makin promarket sehingga secara bertahap kami meluncurkan instrumen yang lebih promarket,” ujarnya.

Perry juga mengharapkan hal yang sama. “Ke depan, sejalan dengan masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global, BI akan terus memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah, agar sejalan nilai fundamentalnya untuk mendukung upaya pengendalian imported inflation,” katanya lagi kepada pers di Jakarta, Kamis.

Selain itu, Perry mengatakan akan terus meningkatkan dan memperluas koordinasi dengan pemerintah, perbankan, dan dunia usaha dalam pengimplementasian instrumen penempatan valas Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA), sejalan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2023.

Ihwal peningkatan instrumen, Perry juga mengharapkan hal yang sama. “Ke depan, sejalan dengan masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global, BI akan terus memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah, agar sejalan nilai fundamentalnya untuk mendukung upaya pengendalian imported inflation,” katanya lagi kepada pers di Jakarta, Kamis.

Selain itu, Perry mengatakan akan terus meningkatkan dan memperluas koordinasi dengan pemerintah, perbankan, dan dunia usaha dalam pengimplementasian instrumen penempatan valas Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA), sejalan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2023.

Kebijakan itu juga untuk mengantisipasi berbagai strategi keuangan yang diluncurkan The Fed menjelang akhir tahun ini. Ketua The Fed Jerome Powell menegaskan, pertemuan November ini akan menahan suku bunganya di angka 5,25–5,50%. Untuk Desember mendatang, masih ada potensi The Fed untuk menaikkan suku bunganya sebesar 25 basis poin (bps).

Analis pasar mata uang Lukman Leong menilai, pernyataan hawkish (pengetatan) dari pejabat The Fed, Christopher J Waller dan John Williams. “Waller mengatakan walau tidak akan menaikkan suku bunga pada pertemuan November 2023, bisa saja suku bunga dinaikkan di pertemuan berikutnya. Sedangkan, Williams melihat suku bunga The Fed akan tetap tinggi untuk waktu yang lebih lama,” kata Lukman seperti dikutip kantor berita Antara pada Kamis (19/10). (indonesia.go.id)