Upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia dinilai masih menghadapi tantangan besar pada tahap implementasi kebijakan. Meski berbagai program pembangunan sosial telah dirancang dengan baik, hambatan birokrasi, lemahnya koordinasi lintas sektor, dan persoalan integrasi data masih menjadi kendala utama dalam memastikan manfaat kebijakan benar-benar dirasakan masyarakat.
Persoalan tersebut mengemuka dalam Airlangga Forum yang diselenggarakan Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga (UNAIR), Jumat (12/6/2026). Forum virtual bertajuk “Kunci Eksekusi Kebijakan: Memastikan Jaminan Kesehatan dan Kualitas Hidup Rakyat Bukan Sekadar Wacana” itu menghadirkan Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas, Pungkas Bahjuri Ali, sebagai narasumber utama.
Dalam paparannya, Pungkas Bahjuri Ali menegaskan bahwa ukuran keberhasilan pembangunan nasional saat ini tidak lagi hanya bertumpu pada pertumbuhan ekonomi atau pembangunan infrastruktur fisik. Fokus pembangunan telah bergeser pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, termasuk akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan yang berkelanjutan.
Menurut Pungkas, Indonesia sebenarnya tidak kekurangan dokumen perencanaan maupun regulasi yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, tantangan terbesar justru berada pada efektivitas pelaksanaan kebijakan di lapangan. Ia menilai keberhasilan program pemerintah sangat ditentukan oleh kemampuan seluruh pemangku kepentingan dalam memastikan kebijakan berjalan hingga menyentuh kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
Salah satu persoalan yang masih sering ditemukan adalah belum optimalnya sinkronisasi data dan koordinasi antarinstansi. Kondisi tersebut menyebabkan berbagai program intervensi sosial, baik di sektor kesehatan maupun pengentasan kemiskinan, kerap berjalan tidak maksimal karena kurangnya keterpaduan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Dalam sektor kesehatan, Bappenas mendorong perubahan pendekatan pembangunan kesehatan dari yang selama ini lebih banyak berfokus pada aspek kuratif atau pengobatan menuju strategi yang lebih preventif dan promotif. Langkah tersebut dipandang penting untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan sistem pembiayaan kesehatan nasional.
Pendekatan pencegahan dinilai lebih efektif dalam mengurangi beban penyakit yang sebenarnya dapat dihindari melalui pola hidup sehat, pemenuhan gizi yang baik, sanitasi layak, serta akses terhadap air bersih. Dengan menekan angka penyakit yang membutuhkan biaya pengobatan tinggi, pemerintah memiliki ruang yang lebih besar untuk mengalokasikan sumber daya bagi program pembangunan manusia lainnya.
Forum akademik tersebut juga menyoroti pentingnya kontribusi perguruan tinggi dalam mendukung perumusan kebijakan publik berbasis data dan riset. Melalui pendekatan evidence-based policy, hasil penelitian dari kalangan akademisi diharapkan mampu memberikan rekomendasi yang lebih terukur dan aplikatif bagi pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan.
Diskusi yang dipandu Ilham Dianta itu menekankan bahwa kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam mempercepat transformasi pembangunan manusia. Integrasi data, penguatan kapasitas birokrasi, dan inovasi kebijakan berbasis riset dinilai menjadi fondasi untuk meningkatkan efektivitas program sosial di masa mendatang.
Menjelang target Indonesia Emas 2045, kualitas hidup masyarakat menjadi salah satu indikator utama yang menentukan keberhasilan pembangunan nasional. Karena itu, reformasi birokrasi, penyederhanaan tata kelola pemerintahan, serta penguatan koordinasi lintas sektor dinilai perlu terus dipercepat agar berbagai program strategis dapat berjalan lebih efektif.
Pungkas Bahjuri Ali mengingatkan bahwa visi Indonesia sebagai negara maju tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, tetapi juga oleh kemampuan negara menjamin kesehatan, kesejahteraan, dan kualitas hidup seluruh warga. Dengan eksekusi kebijakan yang konsisten dari tingkat pusat hingga daerah, berbagai program pembangunan diharapkan mampu menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat sekaligus memperkuat fondasi menuju Indonesia Emas 2045. (ita)