Pemerintah pusat terus mempercepat transformasi digital layanan perlindungan sosial melalui pengembangan aplikasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital. Kota Surabaya kini ditunjuk sebagai salah satu daerah percontohan atau pilot project nasional dalam uji coba sistem baru tersebut yang diklaim mampu memangkas proses verifikasi penerima bantuan sosial (bansos) dari hitungan bulan menjadi hanya 15 hingga 45 menit.
Uji coba aplikasi Perlinsos Digital berlangsung di Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan, Surabaya, Jumat (12/6/2026). Program ini menjadi bagian dari agenda reformasi pelayanan publik yang bertujuan meningkatkan akurasi data penerima bantuan, mempercepat proses verifikasi, sekaligus mengurangi potensi subjektivitas dalam penyaluran bansos.
Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Robben Rico, menjelaskan bahwa Surabaya menjadi salah satu dari 42 kabupaten dan kota yang dipilih sebagai lokasi implementasi awal digitalisasi sistem perlindungan sosial. Sebelumnya, uji coba serupa telah dilakukan di Banyuwangi dan dinilai berjalan sukses.
Menurut Robben, salah satu keunggulan utama Perlinsos Digital terletak pada pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) yang memungkinkan proses analisis kelayakan penerima bantuan dilakukan secara lebih cepat dan objektif. Jika pada sistem lama usulan bantuan harus melalui tahapan administrasi berjenjang mulai dari tingkat RT, RW, kelurahan, kecamatan hingga pemerintah daerah sebelum diteruskan ke kementerian, kini proses tersebut dapat dipangkas secara signifikan.
Ia menjelaskan bahwa pada sistem konvensional, proses verifikasi dan penetapan penerima bantuan dapat berlangsung hingga tiga bulan. Dengan sistem berbasis AI, analisis data dan pengambilan keputusan mengenai kelayakan penerima bantuan dapat diselesaikan dalam rentang waktu 15 hingga 45 menit, termasuk ketika terdapat proses sanggah dari masyarakat.
Transformasi digital ini juga didorong oleh hasil evaluasi Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang menemukan masih adanya ketidaktepatan sasaran dalam distribusi bantuan sosial. Faktor subjektivitas dalam proses pendataan dan verifikasi di lapangan menjadi salah satu tantangan yang ingin diminimalkan melalui penggunaan teknologi dan integrasi data nasional.
Robben menegaskan bahwa sistem baru dirancang untuk mengambil keputusan berdasarkan data objektif yang terhubung secara langsung dengan berbagai basis data pemerintah. Dengan pendekatan tersebut, peluang munculnya penerima bantuan yang tidak sesuai kriteria diharapkan dapat ditekan. Meski demikian, ia mengakui bahwa pengelolaan data kemiskinan memiliki tantangan tersendiri karena kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat berubah sewaktu-waktu.
Pemerintah menargetkan seluruh tahapan sosialisasi dan uji coba dapat rampung pada 2026 sehingga implementasi Perlinsos Digital secara nasional dapat dilakukan mulai 2027.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Fifi Aleyda Yahya, menegaskan bahwa digitalisasi bansos bukan sekadar perpindahan dari sistem manual ke aplikasi digital. Menurutnya, langkah ini merupakan upaya memperkuat tata kelola bantuan sosial agar lebih transparan, akurat, dan tepat sasaran.
Fifi menjelaskan bahwa Komdigi berperan dalam mengintegrasikan data dari berbagai kementerian dan lembaga untuk mendukung proses verifikasi. Data tersebut berasal dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Samsat, Korps Lalu Lintas (Korlantas), BPJS, serta sejumlah instansi lainnya.
Integrasi tersebut memungkinkan proses pemeriksaan data warga dilakukan secara otomatis dan lebih efisien. Bahkan, proses pendaftaran awal disebut hanya membutuhkan waktu sekitar satu hingga dua menit sebelum sistem melakukan verifikasi lanjutan terhadap kelayakan penerima bantuan.
Dari sisi daerah, Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Sosial (Dinsos) telah menyiapkan lebih dari 12 ribu agen pendamping yang bertugas membantu masyarakat mengakses sistem baru tersebut. Para agen juga berperan mendampingi warga yang belum memiliki perangkat memadai atau mengalami kendala dalam penggunaan layanan digital.
Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya, Antiek Sugiharti, mengungkapkan bahwa Surabaya menjadi salah satu daerah prioritas yang ditunjuk pemerintah pusat untuk mengembangkan implementasi Perlinsos Digital. Sebelum diterapkan di Kelurahan Pakis, uji coba dan bimbingan teknis telah dilakukan di Kelurahan Ketabang dan Kelurahan Genteng.
Menurut Antiek, sistem baru ini menawarkan proses verifikasi yang jauh lebih cepat dibandingkan metode survei manual. Perlinsos Digital telah terkoneksi dengan berbagai basis data nasional, termasuk Data Sasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), data Korlantas Polri, Badan Pertanahan Nasional (BPN), hingga data pelanggan PLN.
Hingga pertengahan Juni 2026, Dinsos Surabaya mencatat sekitar 300 hingga 400 data warga telah masuk dalam sistem uji coba. Seluruh proses masih terus dievaluasi bersama kementerian terkait guna mengidentifikasi kendala teknis sebelum aplikasi diluncurkan secara luas.
Antiek menambahkan bahwa Identitas Kependudukan Digital (IKD) menjadi syarat utama untuk mengakses layanan Perlinsos Digital. Karena itu, para agen pendamping tidak hanya membantu proses pendaftaran bantuan sosial, tetapi juga mendukung aktivasi IKD bagi masyarakat yang belum memilikinya.
Melalui penerapan Perlinsos Digital, pemerintah berharap proses penyaluran bantuan sosial menjadi lebih cepat, transparan, dan tepat sasaran. Jika implementasi nasional berjalan sesuai rencana pada 2027, sistem ini berpotensi menjadi tonggak baru dalam modernisasi tata kelola perlindungan sosial di Indonesia sekaligus memperkuat pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan dalam pelayanan publik. (ita)