Pemerintah Kota Surabaya memperkuat pengawasan dan standar higiene dalam pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini telah menjangkau 207.355 penerima manfaat. Penguatan tersebut dilakukan melalui koordinasi monitoring dan evaluasi bersama Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Surabaya di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Kota Surabaya, Jumat (20/2/2026).
Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kota Surabaya dalam memastikan tata kelola program berjalan sesuai standar operasional, khususnya terkait keamanan pangan dan higiene sanitasi. Program MBG sendiri dirancang untuk meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, terutama kelompok rentan, melalui penyediaan makanan bergizi secara gratis dan terkontrol.
Berdasarkan pemutakhiran data per 18 Februari 2026, terdapat 87 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Surabaya. Dari jumlah tersebut, 67 SPPG telah beroperasi aktif melayani masyarakat, sedangkan sisanya masih dalam tahap persiapan administrasi maupun teknis.
Secara administratif, sebanyak 36 SPPG telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Sertifikasi ini menjadi indikator penting dalam menjamin proses pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi makanan memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan. SPPG lainnya saat ini tengah didorong untuk segera melengkapi sertifikasi tersebut guna menjaga mutu layanan dan meminimalkan risiko keamanan pangan.
Ketua Satgas Pelaksana MBG Kota Surabaya yang juga Sekretaris Daerah Kota Surabaya, Lilik Arijanto, menegaskan bahwa pengawasan berkala merupakan instrumen krusial dalam menjaga kredibilitas dan keberlanjutan program.
“Dengan cakupan penerima manfaat yang sudah mencapai lebih dari 207 ribu orang, aspek higiene sanitasi tidak bisa ditawar. Kami memastikan seluruh proses berjalan sesuai standar yang berlaku,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut hasil evaluasi, Pemkot Surabaya telah menerbitkan surat imbauan kepada yayasan maupun mitra pengelola SPPG yang belum memiliki SLHS agar segera mengurus sertifikasi. Langkah ini diharapkan mempercepat pemenuhan persyaratan sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap kualitas program.
Selain aspek perizinan, koordinasi lintas sektor juga difokuskan pada kesiapan sumber daya manusia, pengawasan distribusi, serta validasi data penerima manfaat agar tepat sasaran. Sinergi dengan BGN Surabaya dinilai strategis untuk memastikan standar nasional dapat diterapkan secara konsisten di tingkat daerah.
Pemkot Surabaya menargetkan seluruh titik layanan MBG memenuhi standar higiene sanitasi dalam waktu dekat. Dengan penguatan tata kelola dan pengawasan yang berkelanjutan, program ini diharapkan mampu memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas gizi masyarakat Kota Surabaya. (tas)