Mempertimbangkan kalkulasi dampak dan pertumbuhan ekonomi bagi warga Madura, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan membebaskan biaya bagi kendaraan yang melalui Jembatan Surabaya Madura atau yang lebih dikenal dengan Jalan Tol Suramadu, yang menghubungkan Kota Surabaya dengan Kota Bangkalan, Madura, Jatim, terhitung mulai Sabtu (27/10) pukul 17.00 WIB.
Peresmian pembebasan biaya Tol Suramadu itu disampaikan oleh Presiden Jokowi di kilometer 4,3 tol Kota Bangkalan, Madura, menuju Kota Surabaya.
Dalam sambutannya Presiden Jokowi mengatakan, pada 2015 atas masukan dan saran-saran dari para tokoh masyarakat, tokoh agama, juga Keluarga Besar Ikatan Keluarga Madura yang menyampaikan kepada dirinya agar sepeda motor digratiskan, pemerintah telah menggratiskan Jalan Tol Suramadu bagi sepeda motor.
Kemudian di tahun 2016 juga ada usulan-usulan dan masukan lagi agar tarif tol yang ada di sini dipotong 50 persen, pemerintah juga memutuskan 2016 yang lalu menjadi separuh.
Tetapi dari kalkulasi, dari perhitungan-perhitungan, menurut Presiden, pemerintah melihat penggratisan dan pemotongan itu belum memberikan dampak ekonomi, pertumbuhan ekonomi, kepada Madura.
“Kita lihat ketimpangan kemiskinan, kalau kita lihat angka-angka kalau dibandingkan dengan daerah Jawa Timur yang lainnya misalnya Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo angka kemiskinan 4 sampai 6,7 persen. Sementara di Madura angka kemiskinan masih berada pada angka 16 sampai 23 persen,” ungkap Presiden.
Oleh sebab itu, setelah mempertimbangkan usulan-usulan dan desakan dari tokoh-tokoh agama, ulama, para kiai, dan juga tokoh-tokoh masyarakat dari IKAMA, dari Bupati, pada Sabtu (27/10), Jokowi memutuskan Jalan Tol Suramadu akan menjadi jembatan non tol biasa.
“Dengan menjadi jembatan non tol biasa, kita berharap pertumbuhan ekonomi Madura akan semakin baik, investasi akan datang semakin banyak, properti, turisme semuanya akan berkembang di kabupaten-kabupaten Madura. Insyaallah pertumbuhan ekonomi akan kelihatan,” ucap Presiden.
Diakui Jokowi, memang selama ini dengan jalan tol ini negara mendapatkan pemasukan tetapi pemasukan itu dinilai tidak sebanding dengan pertumbuhan ekonomi yang dinginkan pemerintah untuk kabupaten-kabupaten yang ada di Madura.
“Sekali lagi ini adalah keputusan sebagai bentuk dari rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, utamanya masyarakat Madura,” tegas Jokowi. (sak)