Presiden Joko Widodo secara resmi membuka Konsolidasi Nasional Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI yang digelar di Hotel Bidakara, Jakarta, pada Sabtu (17/12). Presiden menekankan peran sentral pengawasan pemilu untuk membangun pemilu yang berkualitas dan dipercaya.
“Pengawasan Pemilu menempati posisi yang sangat sentral untuk membangun pemilu yang berkualitas, untuk membuat hasil pemilu dipercaya oleh rakyat kita. Sebagaimana perintah undang-undang, kita harus menyiapkan pemilihan serentak untuk presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, DPRD, dan dilanjutkan pada pilkada serentak pada tahun yang sama,” ujar Presiden.
Menurut Presiden, Pemilu dan Pilkada 2024 akan menjadi pesta demokrasi terbesar dalam sejarah pemilu di Indonesia, dan mungkin terbesar di dunia karena dilaksanakan serentak dalam tahun yang sama. Oleh karena itu, dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya, Pemilu 2024 akan menjadi pekerjaan yang sangat besar dan yang terberat.
“Kita juga harus ingat hati-hati mengenai ini, yang melibatkan jumlah pemilih yang sangat besar, dengan rentang wilayah pemilihan yang luas, dan kondisi geografis kita yang sangat beragam,” imbuhnya.
Meskipun demikian, Kepala Negara meyakini bahwa dengan pengalaman yang dimiliki dalam penyelenggaraan pemilu-pemilu sebelumnya, Indonesia memiliki bekal yang lebih dari cukup untuk mempersiapkan pemilu ke depan yang jauh lebih berkualitas. Menurut Kepala Negara, kualitas pemilihan umum merupakan fondasi politik yang penting di dalam bernegara dan berpemerintahan.
“Untuk itu, pengawasan pemilu, peran Bawaslu menempati posisi yang sangat sentral. Untuk menjaga integritas pemilu, pengawasan harus dilakukan di semua tahapan pemilu. Seluruh prosesnya harus diawasi dengan sangat cermat, ditangani dengan sangat hati-hati, untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas,” jelasnya.
Presiden juga mengingatkan bahwa dalam proses demokrasi, kepercayaan adalah kunci. Penyelenggaraan pemilu yang terpercaya akan membuahkan sebuah legitimasi yang kuat. Presiden mengibaratkannya seperti pertandingan sepak bola, semua akan menerima dan mengakui hasil pertandingan jika prosesnya dilakukan secara adil dan berintegritas.
Presiden mencontohkan persoalan yang kerap terjadi dalam setiap pemilu yaitu soal daftar pemilih tetap (DPT) yang sering dijadikan bahan untuk menuding terjadinya kecurangan. Oleh sebab itu, Presiden berharap Bawaslu benar-benar bekerja keras untuk mengawasi proses penyusunan DPT ini.
“Kalau ada yang menghambat, apalagi dari pihak pemerintah yang tidak kooperatif, nanti Pak Rahmat Bagja laporkan ke saya, karena urusan DPT ini sangat krusial. Dari tahun ke tahun selalu ini terus yang menjadi bahan dan sangat mempengaruhi trust, mempengaruhi kepercayaan masyarakat kita. Padahal yang namanya data itu kita ini paling lemah di urusan data, karena memang geografis kita rentangnya sangat panjang dan sangat beragam. Untuk itu, sekali lagi, Bawaslu harus selalu hadir untuk memastikan proses pemilu yang bebas dan rahasia, serta jujur dan adil,” tandasnya.
Turut hadir dalam acara tersebut yaitu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito, dan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. (sak)