Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), mengingatkan perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTN-BH) agar tidak menjadikan penambahan jumlah mahasiswa sebagai solusi utama dalam menghadapi keterbatasan anggaran pendidikan tinggi.
Pernyataan tersebut disampaikan JK saat menjadi narasumber dalam Sidang Paripurna Majelis Senat Akademik PTN-BH yang digelar di Kampus Universitas Airlangga (Unair), Surabaya, Jumat (06/02).
Menurut JK, tekanan ekonomi makro nasional yang dipengaruhi oleh dinamika global dan domestik telah berdampak langsung pada kapasitas pembiayaan sektor pendidikan tinggi. Perlambatan ekonomi dunia, konflik geopolitik, serta kebijakan proteksionisme di sejumlah negara besar turut menekan kinerja perekonomian nasional.
Selain faktor global, JK menyoroti beban fiskal dalam negeri, terutama kewajiban pembayaran utang pemerintah dari periode sebelumnya. Kondisi tersebut mempersempit ruang belanja negara, termasuk alokasi untuk pendidikan.
Meski anggaran pendidikan telah diamanatkan sebesar 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), JK menilai porsi tersebut kini tersebar ke berbagai kebutuhan, sehingga dana yang benar-benar dapat dimanfaatkan oleh perguruan tinggi menjadi semakin terbatas.
Dalam konteks PTN-BH, JK menegaskan bahwa strategi memperbanyak mahasiswa justru berpotensi menurunkan mutu pendidikan. Beban kerja dosen yang meningkat dan berkurangnya waktu untuk riset dinilai akan berdampak pada kualitas lulusan serta daya saing universitas.
Ia menekankan bahwa perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui riset, inovasi, dan pengembangan teknologi. JK mencontohkan bagaimana universitas riset di Amerika Serikat berkontribusi besar terhadap lahirnya pusat-pusat ekonomi berbasis teknologi dan inovasi.
Sebagai solusi, JK mengusulkan tiga alternatif sumber pendanaan berkelanjutan bagi PTN-BH. Pertama, memperkuat kolaborasi riset dengan dunia industri agar hasil penelitian dapat langsung diaplikasikan dan memberikan nilai ekonomi. Kedua, mengembangkan unit usaha berbasis riset serta optimalisasi aset yang dimiliki universitas. Ketiga, memperluas dan memaksimalkan program penggalangan dana dari alumni.
JK menilai peran alumni sangat strategis, mengingat banyak lulusan perguruan tinggi yang kini menempati posisi penting di berbagai sektor industri dan korporasi. Keterlibatan alumni dinilai dapat membantu menjaga keberlanjutan mutu pendidikan tinggi di tengah keterbatasan anggaran negara.
Dengan pendekatan tersebut, JK berharap PTN-BH tetap mampu menjaga kualitas akademik sekaligus berkontribusi nyata terhadap pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional, tanpa mengorbankan standar pendidikan. (tas)