Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melantik Alexander Ruby Setyohadi menjadi Kepala Perwakilan (Kaper) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Prov. Jatim, di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin (20/1).
Pelantikan sekaligus pengambilan sumpah jabatan Kepala Perwakilan BPKP Prov. Jatim ini dilaksanakan berdasarkan Keputusan Kepala Pelaksana Tugas BPKP No. Kep-617/K/SU/2019 tentang pengangkatan dalam jabatan Kepala BPKP Prov. Jatim.
Dalam sambutannya, Gubernur Jatim yang akrab disapa Khofifah ini meminta kepada Kepala BPKP Prov. Jatim yang baru saja dilantik untuk membangun sinergitas dalam peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Agar Provinsi Jatim dan kabupaten / Kota se Jatim mampu meningkatkan pengeloaan adminitrasi keuangan yang terus meningkat sehingga dapat meraih Maturitas SPIP level 4. Sekaligus pencapaian kapabilitas APIP level 4.
“Saya minta kepada Kepala BPKP agar kami bisa mendapat penguatan sistem pengawasan internal kami sehingga kita bisa naik kelas ke level 4. Dengan demikian harapannya ada provinsi yang pecah telur di level 4 yaitu Jawa Timur,” harap orang nomor satu di Jatim ini.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur Khofifah juga telah menerima penghargaan Pencapaian Maturitas SPIP Level 3 sekaligus Pencapaian Kapabilitas APIP level 3.
Disamping itu, penghargaan Maturitas SPIP Level 3 ini juga diraih oleh 30 kab/kota di Jatim. Sedangkan, untuk penghargaan pencapaian Kapabilitas APIP level 3 juga diberikan kepada 4 Kabupaten di Jatim yaitu Bondowoso, Sumenep, Lumajang dan Banyuwangi.
Sementara itu, Plt. Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintahan Bidang Perekonomian dan Kemaritiman BPKP, Didik Krisdianto mengatakan, perolehan Pencapaian Maturitas SPIP Level 3 berhasil diperoleh oleh 30 kab/kota di Jatim merupakan bentuk komitmen yang kuat dari pemimpin daerah dan seluruh jajarannya.
Kedepan, lanjut Didik, implementasi SPIP akan ditargetkan lebih terintegrasi dengan pelaksanaan program nasional. Peningkatan kualitas penyelenggaraan SPIP diharapkan dapat memberikan dampak kepada penyelenggaraan pemerintahan daerah. (ita)