Khofifah Launching SiMOLEK
EKONOMI BISNIS PERISTIWA

Khofifah Launching SiMOLEK

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melaunching Sistem Informasi Mobil Literasi dan Edukasi Keuangan (SiMOLEK) sekaligus Bulan Inklusi Keuangan (BIK) Tahun 2022, di Gedung OJK Regional 4, Surabaya, Minggu (23/10) pagi.

Dalam launching tersebut Gubernur Khofifah didampingi langsung Kepala Kantor OJK Regional 4 Jawa Timur Bambang Mukti Riyadi dan Anggota Komisi XI DPR RI Dapil Jawa Timur Indah Kurnia serta Deputy Bank Indinesia yang ditandai dengan penekanan tombol sirine secara bersama.

Sebagai informasi, SiMOLEK merupakan mobil edukasi dan entertainment untuk menjangkau daerah yang sulit akses baik di sisi demografi, geografis, dan infrastruktur. Sehingga, akan mempermudah masyarakat memperoleh informasi dan pengetahuan terkait produk dan layanan lembaga Keuangan.

Atas peluncuran aplikasi ini, Gubernur Khofifah mengharapkan bisa mendongkrak literasi dan inklusi keuangan di seluruh kalangan masyarakat, utamanya basis pasar tradisional. Ini penting, pasalnya pasar tradisional memiliki signifikansi terhadap masing-masing PAD kabupaten/kota.

Mantan Menteri Sosial RI tersebut juga menceritakan, dirinya beberapa kali juga turun langsung ke pasar tradisional untuk mengecek inklusi keuangan di pasar tradisional termasuk retribusi berbasis QRIS di pasar-pasar tradisional.

“Lalu saya ambil posisi pertama di Ponorogo yang retribusi pasarnya sudah menggunakan _QRIS_ . Kemudian di Magetan juga sama. Bagi Jawa Timur, OJK sudah memberikan payung, tugas pemda mendetailkan pelaksanaannya,” urainya.

Khofifah menambahkan, sebelumnya sudah ada program KEJAR, MoU antara Pemprov Jatim dengan OJK Jatim, program Satu Rekening Satu Pelajar. Program ini akan tetap dimaksimalkan sebagai bagian penting untuk meningkatkan inklusi sekaligus literasi keuangan.

“Program KEJAR juga menjadi bagian yang penting karena mereka lebih dulu masuk inklusi sekarang kita kuatkan literasinya. Jadi kerja mikro dan detail memang harus dilaksanakan oleh semua pihak baik Pemprov, Pemkab maupun Pemkot,” pungkasnya. (ita)