Upaya meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) melalui penurunan angka kemiskinan serta menurunkan Stunting di Jatim menjadi konsentrasi Pemprov Jatim dalam pembangunan masyarakat di desa.
Melalui penurunan kedua masalah tersebut diharapkan dapat mendongkrak IPM yang bisa melahirkan generasi unggul yang memiliki daya saing yang tinggi sehingga memiliki dampak strategis dalam mempercepat penyejahteraan masyarakat Jatim.
“Jika SDM kita unggul, masyarakat berdaya maka Jawa Timur akan berkemajuan. Maka intervensi pembangunan di pedesaan di Jatim harus fokus terutama untuk menurunkan kemiskinan dan stunting ,” ujar Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) tahun 2019 yang dilaksanakan di Klub Bunga Hotel and Resort, Kota Batu, Selasa (3/9).
Untuk mempercepat harapan itu, dirinya meminta kepada seluruh pihak yang bertanggung jawab pembangunan di desa, termasuk pendamping profesional di desa untuk fokus pada dua hal penting, yakni menurunkan angka Kemiskinan serta menurunkan stunting.
Walikota dan Bupati se Jatim pun kita harapkan bisa mengkoordinasikan agar dana desa dialokasikan 10 % untuk program pengentasan kemiskinan di desa. Sementara untuk menurunkan stunting diharapkan dapat memaksimalkan koordinasi dengan bidan desa dan PKK.
Saat ini kemiskinan di Jatim per maret 2019 adalah 10,37 %; kemiskinan di kota sebesar 6,84 % sementara di desa berada pada angka 14, 43 % angka tersebut merupakan kemiskinan pedesaan tertinggi di Indonesia. Sehingga pemprov Jatim bersama semua elemen strategis di Jatim harus bekerja keras untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jatim.
Oleh karena itu, dihadapan ratusan peserta Rakor yang sebagian besar tenaga ahli dan pendamping professional desa dari berbagai wilayah di Jatim, Gubernur Khofifah menyampaikan pentingnya sebuah koneksitas digital sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan produktifitas masing- masing desa sesuai dengan keunggulan yang dimiliki.
Lebih lanjut dirinya mencontohkan, bahwa para pendamping professional yang ada di desa, tidak hanya bisa berperan sebagai pendamping tetapi juga bisa membantu meningkatkan perekonomian desa melalui pemasaran komoditas lokal ke wilayah lain dengan memanfaatkan koneksitas digital.
Hal kedua yang juga menjadi perhatiannya adalah soal tingginya angka Stunting di Jatim. Jumlahnya saat ini masih berada pada kisaran 32,81% dibanding dengan rata-rata nasional sebesar 30,8 %. Kondisi tersebut juga diatas rata-rata nasional sehingga menurut Gubernur Khofifah memerlukan penanganan khusus dan serius.
Untuk itu dirinya berharap, melalui rakor yang rencananya akan digelar selama empat hari tersebut dapat terlahir program-program yang secara fokus bisa menjadi andalan dan unggulan dan berdampak langsung bagi masyarakat desa.
Pada kesempatan itu, Gubernur Khofifah kembali meminta terjalinnya sinergitas yang utuh antara kepala desa, pendamping profesional, tenaga ahli, bidan desa hingga para anggota PKK. Mereka diminta untuk bisa fokus dalam upaya penurunan kemiskinan dan stunting guna meningkatkan IPM Jatim.
“Melalui perbaikan dua hal tersebut, diharapkan bisa menciptakan IPM yang membaik dan SDM yang makin berdaya saing,” ujar Gubernur Khofifah dikesempatan wawancara dengan media.
Turut hadir dalam Rakor tersebut, Walikota Batu Dewanti Rumpoko, Kepala Dinas Pemberdayan Desa Prov. Jatim Ir. Mohammad Yasi, serta ratusan Kepala Desa (Kades) se Jatim, Pendamping Professional Desa, dan Tenaga Ahli dari berbagai wilayah di Jawa Timur. (ita)