Pemerintah Kota Surabaya mencatat sejarah baru dalam kebijakan pendidikan inklusif dengan menggandeng 32 perguruan tinggi untuk memperluas akses beasiswa bagi mahasiswa dari keluarga prasejahtera. Program ini menjadi salah satu kolaborasi pendidikan terbesar yang pernah dilakukan pemerintah daerah di Indonesia.
Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Pemkot Surabaya dengan 8 PTN dan 24 PTS berlangsung di Balai Kota Surabaya, Kamis (5/2/2026). Kebijakan ini dirancang untuk memastikan tidak ada warga Surabaya yang terhenti pendidikannya hanya karena keterbatasan ekonomi.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan bahwa perluasan beasiswa merupakan hasil evaluasi sistem bantuan pendidikan yang sebelumnya dinilai belum menjangkau kelompok masyarakat secara optimal.
“Yang terpenting bukan besarnya anggaran, tetapi seberapa luas jangkauannya. Tahun ini kita perluas hingga 24 ribu mahasiswa,” kata Eri.
Ia menjelaskan, Pemkot Surabaya menyiapkan anggaran hingga Rp200 miliar sebagai bentuk investasi sosial jangka panjang. Sasaran utama program ini adalah keluarga prasejahtera dengan tujuan membentuk generasi sarjana yang mampu mengangkat kesejahteraan keluarga.
Kebijakan ini diperkuat dengan Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2026 yang memungkinkan mahasiswa PTS ber-KTP Surabaya mendapatkan hak bantuan yang setara dengan mahasiswa PTN.
Rektor Universitas Wijaya Putra, Budi Endarto, menilai langkah ini sebagai kebijakan redistributif yang berorientasi masa depan. “Ini bukan sekadar bantuan sosial, tetapi investasi sumber daya manusia,” ujarnya.
Di sisi lain, Pemkot Surabaya juga memberikan jaminan bahwa mahasiswa tidak akan diberhentikan akibat ketidaksesuaian data ekonomi orang tua. Eri menegaskan bahwa tanggung jawab pembiayaan akan dikomunikasikan langsung dengan pihak kampus.
“Fokus kita adalah memastikan anak-anak ini tetap kuliah sampai lulus,” tegasnya.
Kisah Anisah Wahyu Triska menjadi potret nyata dampak kebijakan ini. Mahasiswi yang sebelumnya terancam putus kuliah karena harus membantu ibunya berjualan kini dapat melanjutkan pendidikan dengan lebih tenang.
Melalui sinergi antara pemerintah dan perguruan tinggi, Pemkot Surabaya berharap program ini dapat menjadi model nasional dalam membangun pendidikan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. (tas)