Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan komitmen dan kesiapan Jatim menyukseskan program Presiden RI Prabowo Subianto, termasuk percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Hal ini disampaikan dalam acara Peluncuran dan Dialog Percepatan Musyawarah Desa/ Kelurahan Khusus Pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih di Provinsi Jawa Timur di Jatim Expo Surabaya, Rabu (30/04) lalu.
Khofifah mengatakan bahwa Jatim sepenuhnya mengikuti seluruh kebijakan dan arahan Presiden Prabowo dan Menteri Koordinator (Menko) bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Plus di Jatim.
“Kalau Pak Presiden punya program Sekolah Rakyat, kami siap menyukseskan program Sekolah Rakyat. Kalau Pak Presiden punya program bagaimana kita swasembada pangan, kami pun siap di garda terdepan menyukseskan program ketahanan pangan nasional,” tegasnya.
“Maka hari ini pun, kami ingin menyampaikan untuk program Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih, bismillah kami siap di garda terdepan untuk menyukseskan program ini,” lanjutnya.
Kesiapan itu, kata Khofifah, ditunjukkan dengan progress pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Saat ini, lanjutnya, sudah terbentuk 1.247 koperasi yang tersebar di 18 kabupaten dan dua kota di Jawa Timur.
“Alhamdulillah per 29 April 2025, ada 1.247 desa yang telah melaksanakan musyawarah desa/ kelurahan dengan rincian 1.166 unit koperasi desa dan 81 unit koperasi kelurahan. Insya Allah kita maksimalkan sambil menunggu SE Mendagri,” kata Khofifah.
“Dari 8.494 desa dan kelurahan di Jawa Timur, kami mohon beberapa hal penting terkait upaya percepatan pembentukan kopdes Merah Putih sesuai INPRES Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih bisa disampaikan kepada seluruh Kepala Desa maupun Lurah yang hadir disini,” imbuhnya.
Harapannya, lanjut Khofifah, nantinya akan ada hal-hal yang bisa menjadi rekomendasi strategis pada pertemuan kali ini. Pertama, pihaknya berharap Surat Edaran Mendagri bisa segera diterbitkan.
“Ini karena akan menjadi referensi bagi kami Kepala Daerah Provinsi maupun Kab Kota, kepastian proses bisnis bagi seluruh Kepala Desa dan Lurah untuk bisa mengoperasionalkan Kopdes Merah Putih supaya bisa memaksimalkan semua unit usaha yang sudah diputuskan” katanya.
“Maka, SE Mendagri menjadi sangat penting tidak hanya untuk pendirian tapi operasionalisasi dari Kopdes/ Kelurahan Merah Putih. Nantinya SE itu akan mendetailkan INPRES 9 Tahun 2025. Jadi sekarang proses peresmiannya dulu, keabsahan dan legalitasnya. Ini sebetulnya SOP yang menjadi dasar pelaksanaan Kopdes/ Kelurahan Merah Putih,” tuturnya menambahkan.
Khofifah juga menyatakan kesiapannya untuk memberikan anggaran tertentu dalam pendirian legalitas dari Kopdes/ Kelurahan Merah Putih dengan menggandeng perwakilan Notaris di Jawa Timur.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih diinisiasi Presiden Prabowo untuk membangun ekosistem ekonomi di desa. Ia menyampaikan kekagumannya pada sosok Gubernur Jatim yang sangat sigap dan proaktif mengenai Kopdes/ Kelurahan Merah Putih ini. (ita)