Layanan KB serentak ini tidak dipungut biaya alias gratis. Bahkan, perusahaan yang memiliki faskes dan teregistrasi akan dipenuhi kebutuhan alat kontrasepsinya.
Pelayanan keluarga berencana (KB) semakin diperluas. Tidak hanya menyasar keluarga baru hingga sosialisasi hingga ke kampung-kampung, melainkan juga ke tempat kerja. Sebagai upaya menjaga kesehatan reproduksi pekerja atau buruh.
Untuk itu, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bersama Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggelar pelayanan kontrasepsi atau keluarga berencana (KB) di tempat kerja secara serentak di 24 perusahaan yang tersebar di 24 provinsi, Rabu (15/05).
“Dari 24 provinsi yang ikut dalam pencanangan pelayanan KB serentak Rabu 15 Mei 2024, ditargetkan masing-masing provinsi menunjuk satu perusahaan dengan menyiapkan minimal 100 karyawan. Dari laporan memang ada yang menyiapkan lebih dari 100 karyawan,” kata Deputi Keluarga dan Kesehatan Reproduksi BKKBN Wahidin di sela-sela pencanangan pelayanan KB di Kudus tersebut.
Pencanangan pelayanan KB secara serentak di 24 provinsi dihadiri Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Deputi Keluarga dan Kesehatan Reproduksi BKKBN Wahidin, Director PT Djarum Wibowo Saputro, Anggota Komisi I DPR RI Taufiq R Abdullah, Ketua Umum PP FSP RTMM-SPSI Sudarto AS, dan Penjabat Bupati Kudus M Hasan Chabibie.
Layanan KB serentak ini tidak dipungut biaya alias gratis. Bahkan, perusahaan yang memiliki fasilitas kesehatan (faskes) dan mendaftarkan diri serta teregistrasi akan dipenuhi kebutuhan alat kontrasepsinya.
“Kalau belum tersedia faskes, karyawannya silakan didata dan didaftarkan, serta ditentukan harinya, kami akan jemput bola mendatangi perusahaan untuk memberikan pelayanan KB,” ujar Wahidin.
Layanan KB tersebut juga akan diperluas karena tahun 2024 ditargetkan 64 persen dari total pasangan usia subur di tanah air bisa dilayani menggunakan kontrasepsi. “Harapannya tentu agar angka kemiskinan bisa ditekan, karena kemiskinan yang terjadi selama ini orang tuanya tergolong ekonomi rendah tetapi memiliki anak cukup banyak,” imbuhnya.
Dengan ekonomi rendah, kata dia, anak-anaknya tentu tidak mendapatkan gizi yang cukup dan kesempatan pendidikan yang baik, sehingga kecenderungan menikah di usia muda. Karena pendidikan rendah akibatnya tidak memperoleh akses pekerjaan yang baik sehingga miskin.
Untuk itu, berkeluarga perlu direncanakan dengan baik. Dengan pendidikan yang baik dan gizi cukup, tentunya bisa sejahtera.
Menaker Ida Fauziyah menambahkan bahwa pelayanan KB serentak di tempat kerja ini dalam rangka Hari Buruh Internasional dan Hari Keluarga Nasional. Kegiatan ini juga masih menjadi bagian dari peringatan May Day 2024.
“Pelayanan KB serentak di tempat kerja ini baru pertama kali dilaksanakan. Yang diawali pada 3 Mei 2024 dilakukan pelayanan KB di Provinsi Jambi. Akhir Mei 2024 juga dilakukan kegiatan serupa di Pekanbaru dan secara simultan dilakukan di berbagai provinsi di Indonesia,” jelas Menaker.
Pelayanan KB serentak di seluruh provinsi di tempat kerja berlangsung selama satu hari, yakni dimulai pukul 00.00 hingga pukul 23.59 waktu setempat dengan sasaran pasangan usia subur dan jenis KB perulangan, dan KB baru maupun KB pascapersalinan.
Satu hal, Menaker mengemukakan pelaksanaan KB merupakan upaya meningkatkan kesejahteraan pekerja serta pentingnya fasilitas kesehatan pekerja sebagai upaya menjaga kesehatan reproduksi pekerja maupun buruh.
“Dampaknya tentu pada ketahanan pekerja sampai pada pencegahan tengkes (stunting). Ini juga bagian dari visi besar Indonesia emas 2045 serta upaya melindungi pekerja atau buruh dan keluarganya dengan mengedepankan aspek kesehatan reproduksi,” tukas Menteri Ida.
Program ini merupakan salah satu upaya, BKKBN menggenjot pencapaian target pada 2024. Fokus utama dari target ini adalah pada penurunan stunting dan kebutuhan KB modern yang tidak terpenuhi (unmet need). Hal tersebut disampaikan Kepala BKKBN dr Hasto Wardoyo, bahwa penurunan angka stunting ditargetkan 14 persen di 2024.
Adapun fokus kedua pada target BKKBN, kata dr Hasto, adalah penurunan angka unmet need. Hal itu karena selama pandemi Covid-19, akseptor yang selayaknya mendapatkan layanan KB belum terlayani. Pada 2023, angka unmet need mencapai 7,70 persen dan ditargetkan dapat turun menjadi 7,40 persen pada 2024.
Bersamaan dengan itu, BKKBN juga menargetkan penurunan total fertility rate (TFR), prevalensi kontrasepsi modern (mCPR), dan kelahiran menurut umur atau age specific fertility rate (ASFR). (indonesia.go.id)