Mengejar Ketersediaan Rumah Layak Huni
PEMERINTAHAN PERISTIWA

Mengejar Ketersediaan Rumah Layak Huni

Setiap warga negara memiliki hak untuk dapat hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kalimat di atas adalah amanat undang-undang.

Pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan hunian yang layak, dengan harga terjangkau. Namun, pandemi yang bermula di Wuhan, Tiongkok, pada penghujung 2019, dan dengan segera menyebar ke ratusan negeri di dunia, termasuk Indonesia, membuat laju upaya penyediaan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melambat.

Data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menunjukkan bahwa capaian Program Sejuta Rumah (PSR) per 13 Agustus 2022 baru terealisasi sebanyak 544.845 unit rumah. Namun, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengaku optimistis, target PSR dapat terwujud. Pasalnya, tren capaian program itu terlihat positif dari tahun ke tahun.

“Kami sadari, capaian tersebut belum sepenuhnya memenuhi harapan, untuk itu kami tetap mengupayakan beberapa inovasi dan terobosan,” ujar Basuki dalam keterangan tertulisnya, Minggu (14/08) lalu.

Khusus program 2022 yang telah berjalan, Menteri PUPR itu menegaskan, pihaknya akan terus mengejar target PSR periode 2022. Apa saja sebenarnya target yang ingin diraih melalui program PSR periode 2022?

Pertama, mendorong pemanfaatan tanah pemerintah atau pemda dan tanah negara. Pasalnya, pembangunan rumah di lahan tersebut diyakini dapat mengatasi hambatan ketersediaan lahan perumahan (backlog). Sebagai informasi, pada 2021, backlog mencapai sebesar 12,7 juta unit dengan pertumbuhan penduduk setiap tahun 640.000.

Kedua, membangun perumahan mixed-use lewat pembiayaan investasi dan kerja sama antara pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) di sektor perumahan. Ketiga, Menteri Basuki mendorong pengembangan rumah susun berbasis transit oriented development (TOD) guna memudahkan mobilitas masyarakat.

Yang dimaksud dengan pengembangan rumah susun berbasis TOD adalah sebuah pola pembangunan tata kota yang terintegrasi dengan sistem transportasi. Sehingga, tercipta sebuah kota yang efisien.

Konsep TOD mengintegrasikan jaringan transit secara regional dan melengkapi strategi pengembangan lingkungan yang telah ada di sekitar simpul transit.

Artinya, kawasan TOD menggabungkan guna lahan residensial, perdagangan, jasa, perkantoran, ruang terbuka, dan ruang publik sehingga memudahkan masyarakat dan pengguna untuk melakukan perjalanan dengan berjalan kaki, sepeda, maupun moda transportasi umum.

Keempat, kolaborasi dengan perbankan dan instansi terkait untuk menyediakan perumahan bagi MBR khususnya ASN, TNI, dan Polri. Kelima, mendorong pemda untuk menerapkan surat edaran bersama empat menteri tentang Percepatan Pelaksanaan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dalam memberikan kemudahan perizinan perumahan bagi MBR.

Lalu keenam, merancang aturan program KPR khusus untuk generasi milenial. “Program ini bagian dari rencana pemerintah untuk menjawab tantangan penyediaan rumah bagi generasi milenial di masa yang akan datang,” ujar Basuki Hadimuljono.

Tambah Kuota
Dalam rangka mengakselerasi penyediaan rumah dengan harga terjangkau, pemerintah melalui program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) berencana menambah jumlah kuota penerima program tersebut untuk tahun anggaran 2023.

Menurut Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Herry Trisaputra Zuna, penambahan kuota FLPP pada TA 2023 direncanakan menjadi 220.000 unit. Adapun, pada TA 2022 kuota FLPP sebanyak 200.000 unit.

Herry menyatakan penambahan kuota penerima bantuan subsidi perumahan FLPP juga akan diikuti dengan penambahan anggaran sebesar Rp23 triliun pada 2022 menjadi Rp25,18 triliun.

“Program FLPP 2023 akan didampingi dengan program Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) dengan jumlah sama 220.000 unit sebesar Rp890 miliar dan program Subsidi Selisih Bunga (SSB) sebanyak 754.004 unit senilai Rp3,46 triliun,” ujar Herry, Senin (05/09).

Pada TA 2023 juga akan disalurkan program bantuan subsidi Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) senilai Rp4,64 triliun dari dana masyarakat untuk 54.924 unit sehingga total target penyaluran bantuan subsidi perumahan TA 2023 sebanyak 274.924 unit senilai Rp34,17 triliun yang bersumber dari APBN sebesar Rp29,53 triliun dan dana masyarakat Rp4,64 triliun.

Herry mengatakan, untuk realisasi bantuan pembiayaan perumahan TA 2022 tercatat hingga 31 Agustus 2022 program Kredit Perumahan Rakyat (KPR) FLPP sudah mencapai 132.288 unit atau sebesar 66,14 persen dari target 200.000 unit dengan penyerapan anggaran 63,91 persen atau sebesar Rp14,6 triliun dari Rp23 triliun.

Sementara itu, Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) terealisasi 5.042 unit atau sebesar 69,23 persen dari target 7.283 unit dengan serapan anggaran Rp196,5 miliar atau 67,44 persen dari Rp291,4 miliar.

“Untuk BP2BT, bank pelaksana masih fokus menerbitkan KPR subsidi dengan skema FLPP dibanding dengan skema BP2BT,” ujarnya.

Artinya, dengan pemenuhan sejumlah program itu, realisasi belanja anggaran Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan TA 2022 mencapai Rp296,25 miliar dari total DIPA Rp512,47 miliar atau setara 55,70 persen dengan pekerjaan fisik mencapai 56,29 persen.

“Realisasi ini lebih tinggi dibanding TA 2021 pada bulan yang sama sebesar 15,96 persen setara Rp126,29 miliar dengan capaian fisik 16,18 persen,” kata Herry.

Herry berharap, fasilitas kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan Kementerian PUPR diharapkan dapat meningkatkan akses dan keterjangkauan, khususnya bagi MBR terhadap pembiayaan perumahan yang layak huni. (indonesia.go.id)