MWC NU Melawan, Banner Bacabup Lamongan Diturunkan Paksa
KOMUNITAS PERISTIWA

MWC NU Melawan, Banner Bacabup Lamongan Diturunkan Paksa

Buntut rekomendasi Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Lamongan dan Babat pada Sholahuddin menjadikan pengurus Majelis Wakil Cabang (MWC) bereaksi. Mereka melakukan perlawanan dan penolakan.

Buktinya, ratusan banner bargambar Sholahuddin yang dipasang di berbagai wilayah kecamatan diturunkan paksa. Bahkan, tidak sedikit yang dirusak dan dibakar massa.

Ketua MWC Meduran, Nur Hidayat mengatakan, untuk mencari kejelasan tentang surat rekomendasi, pihaknya sudah melakukan rapat internal antar pengurus MWC se Babat atau Forum MWC Babat.

Rapat yang dilakukan pada 21 Oktober lalu digelar dihadiri 12 pengurus MWC diluar pembuat surat rekom.

Keputusannya, mendesak PCNU Babat menarik atau mencabut rekomemdasi yang sudah terlanjur beredar luas. Termasuk ke Pengurus Wilayah NU (PWNU) Jatim dan Pengurus Besar (PBNU) di Jakarta. Juga DPW PKB Jatim dan DPP PKB.

“Kami minta, surat itu ditarik. Termasuk ke Jatim dan ke pusat Jakarta,” pinta Nur Hidayat dengan nada keras.

Jika tidak, setiap gerakan yang dilakukan Sholahuddin sebagai Bacabup yang direkomendasikan akan dihalangi. Apalagi, banyak kyai dan tokoh yang jadi pengurus MWC dicatut gambarnya tanpa izin yang bersangkutan.

Ucapan Nur Hidayat tidak sekedar gertak sambal belaka. Buktinya, semua banner bergambar Sholahuddin yang dipasang di wilayah Babat diturunkan secara paksa. Bahkan tidak sedikit yang dibakar.

Laporan di lapangan menyebutkan, masing-masing wilayah MWC dipasang 8 hingga 10 banner. Misalkan, MWC Sekaran ada 12 banner. MWC Kedung Pring 20. MWC Maduran 8 banner.

“Teman-teman MWC melakukan sweeping terus sampai ada pencabutan surat itu,” tambah lulusan PP Mambaus Sholihin Gresik pada JurnalIndonesia.net (Jinet)

Sebagaimana diberitakan Jinet sebelumnya, Ketua PCNU Babat Sisyanto dan Ketua PCNU Lamongan Supandi secara bersama-sama mengeluarkan surat rekomendasi pada Sholahuddin sebagai satu-satunya Bacabup dari kader NU untuk mengikuti Pilbub Lamongan 2020.

Meski surat yang ditulis pada 3 Oktober itu tidak menggunakan kop surat PCNU secara resmi, tetapi tandatangan basah dilengkapi materei masing-masing Rp 6.000 tersebut dinilai mencederai lembaga Ormas Islam terbesar tersebut, yang seharusnya tidak terlibat langsung pada tataran politik praktis. (ita)