Percepatan pembangunan kesejahteraan Papua dan Papua Barat sesuai dengan Inpres Nomor 9 tahun 2020, mendapat dukungan dari pemerintah daerah.
Salah satunya Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua. Dukungan Kabupaten Pegunungan Bintang tergambar dari usulan 14 program pembangunan yang disampaikan Staf Khusus Bupati Pegunungan Bintang Yohannes Sardjono kepada Kantor Staf Presiden di Gedung Bina Graha Jakarta, beberapa waktu lalu.
Yohannes memaparkan, 14 program pembangunan tersebut sebagian terdiri dari pembangunan infrastruktur. Mulai dari jalan jembatan, listrik, pos lintas batas Indonesia – Papua Nugini, perhubungan (bandara), jaringan telekomunikasi, pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan.
Ada juga infrastruktur olahraga, pemberdayaan masyarakat kampung, perempuan dan anak, pariwisata, sosial kemasyarakatan, serta bidang catatan sipil, kesbangpol dan satpol PP.
“Dari 14 program itu, sudah dua program yakni jalan jembatan dan listrik sudah dapat action dari kementerian terkait,” ungkap Yohannes.
Yohannes berharap, setidaknya dua program itu yang bisa masuk dalam rencana pembangunan pemerintah pusat untuk masuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022. Sementara program-program lainnya diharapkan mendapat dukungan dari KSP yang bisa mengkoordinasikan lintas kementerian.
Yohannes menjelaskan, pembangunan infrastruktur di Pegunungan Bintang akan menjadi solusi dari kesenjangan masyarakat Papua dengan luar Papua. Terlebih, kabupaten yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini ini tercatat sebagai salah satu wilayah dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terendah pada level 45,21 dari rata-rata nasional sebesar 70.
“Maka kami butuh percepatan pembangunan untuk mengatasi kemiskinan, ketertinggalan, dan keterisoliran daerah,” jelas Yohannes.
Usulan-usulan Kabupaten Pegunungan Bintang itu pun mendapat respon positif dari para tenaga ahli KSP. Di antaranya, Tenaga Ahli Utama Kedeputian I Helson Siagian, Tenaga Ahli Utama Kedeputian II Agung Hardjono, Tenaga Ahli Utama Kedeputian III Bambang Priambodo, hingga Tenaga Ahli Kedeputian V Laos Deo Calvin Rumayom. Pada kesempatan ini, Helson menegaskan dukungannya untuk mendorong usulan-usulan Kabupaten Pegunungan Bintang.
Namun Helson memberi catatan. “Segera kirim surat penyampaian usulan tersebut ke kementerian terkait dan tembuskan ke KSP. Dengan begitu, KSP bisa ikut mendorong kementerian terkait agar segera merespon usulan Kabupaten Pegunungan Bintang,” jelas Helson.
Helson juga menyampaikan, sebagian besar usulan Kabupaten Pegunungan Bintang relevan dengan konsep Indonesia Sentris, yang mengusung konsep daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Dia pun siap untuk segera menggelar rapat koordinasi dengan berbagai kementerian, baik melalui Kedeputian I, II, III, hingga V KSP.
“Maka, sampaikan usulan tersebut sejelas mungkin. Terutama, data-data terkait infrastruktur yang sudah ada di Kabupaten Pegunungan Bintang,” tutur Helson. (sak)