Ada semangat yang tinggi dari para relawan perempuan untuk mematuhi perintah Pak Jokowi untuk melakukan Strategi Kampanye Positif dan melakukan kampanye door to door dan heart to heart. Hal ini memaksa para relawan untuk mendalami kinerja Jkw-Jk sekaligus menguasai program-program di Nawacita #01.
Para relawan perempuan juga diingatkan untuk bersikap santun, cerdas berintegritas, serta kerja keras dengan orientasi jelas yaitu sesuai nilai-nilai Pancasila terutama menjaga persatuan dan kebhinekaan.
Hal ini sesuai kepribadian capres-cawapres Jokowi dan Kyai Makruf Amin yang mereka dukung. Relawan juga harus merepresentasikan citra “Orang Baik” sehingga selaras dengan “capres-cawapres yang baik”.
Hal-hal tersebut menjadi topik bahasan yang diuraikan oleh politisi PDI Perjuangan Eva Sundari, influencer dari TKN dalam pembekalan untuk relawan perempuan yang diadakan di dua tempat yaitu Cipayung dan Rumah Aspirasi Menteng.
Pembekalan Canvassing tersebut menitikberatkan pada pengembangan kapasitas relawan untuk melakukan komunikasi inter-personal melalui dialog yang merupakan modal pokok untuk melakukan Kampanye Ketuk Pintu.
Dipembekalan di Cipayung yang diorganisir oleh Purnama David Napitupulu yang juga Ketua Jaman Perempuan Indonesia (JAPRI) dihadiri 250 peserta utusan dari 21 organ relawan.
Sedangkan yang di Rumah Aspirasi diorganisasi oleh Ruby Kholifah dari Bravo 5 Perempuan dan diikuti oleh 60 peserta utusan 23 organ relawan termasuk dari Jambi, Bekasi dan Perth Australia.
Eva Sundari menjelaskan bahwa meski Jokowi mempunyai potensi besar untuk memenangkan pilpres tetapi para relawan punya beban tambahan yaitu menjaga kualitas demokrasi yang sempat ternoda oleh Pilkada DKI akibat praktek politisasi agama dalam kampanye.
“Artinya, kita harus cerdas untuk memastikan para pemilih berperilaku cerdas dan rasional sehingga bisa mengambil keputusan secara independen,” kata Eva beberapa kali menandaskan hal tersebut.
Dari diskusi dengan peserta, mereka menghadapi fakta bahwa rakyat gembira menerima program-program pro rakyat dari pemerintah seperti KIP, KJS, BPJS, sertifikasi tanah dll dan menghadapi banyak pertanyaan teknis terkait akses rakyat terhadap program-program tersebut.
“Fakta ini memaksa para relawan Jkw-KMA juga harus mempelajari juklak dan juklis tiap program sehingga kita harus seperti PPL, petugas pertanian lapangan, tempat bertanya” tandas Rubby dari Bravo 5 yang bertindak sebagai co-facilitator.
Pembekalan canvassing ditutup dengan penyusunan rencana tindak lanjut secara kelompok maupun individu serta menetapkan mekanisme pemantaunnya. Mekanisme yang disetujui untuk digunakan adalah dengan menggunakan WAG dan tergabung dalam sistem aplikasi. (sak)
