Pemprov Jatim Luncurkan Korporasi Petani
PEMERINTAHAN PERISTIWA

Pemprov Jatim Luncurkan Korporasi Petani

Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono meluncurkan program penguatan Korporasi Petani yang merupakan best practice Pemprov Jatim untuk meningkatkan kesejahteraan petani, ketahanan pangan, dan pengendalian inflasi melalui Korporasi Petani dengan Sistem Resi Gudang (SRG).

“Alhamdulillah hari ini cita-cita kita untuk mewujudkan kedaulatan pangan lewat Korporasi Petani makin dekat. Korporasi ini merupakan pilot-project pertama di Indonesia, dan merupakan best practice Jatim untuk mengendalikan inflasi. Dari Jombang untuk Jawa Timur, Jawa Timur untuk Indonesia, dan Indonesia untuk dunia,” ungkapnya di Gapoktan Pojok Kulon, Kesamben, Jombang, Selasa (14/05).

“Ini menjadi best practice karena lembaga Korporasi Petani di Jombang berbentuk Koperasi Multi Pihak bukan Perseroan. Sehingga mayoritas kepemilikan Korporasi (50%) dimikili oleh Petani, sisanya milik investor dan manajemen. Sehingga Petani akan memperoleh tambahan kesejahteraan saat pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU),” tambahnya.

Lebih lanjut ia menyebutkan, di Jatim ada Korporasi Petani dengan bentuk lembaga Koperasi Multi Pihak yang mayoritas dimiliki oleh petani yang tergabung dalam 10 Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan).

Tidak hanya itu, ia juga menyebutkan, Pemprov Jatim memberikan dukungan pada Korporasi Petani mulai dari akses pembiayaan hingga pemasaran produk. Salah satu produk tersebut adalah merk kolektif Jatim Cettar yang telah disiapkan oleh Pemprov Jatim untuk menguatkan branding dari beras asal Jawa Timur.

Adhy lalu memaparkan, program penguatan kelembagaan petani melalui Korporasi Petani merupakan salah satu langkah untuk menjalankan Proyek Prioritas Strategis 4 RPJMN 2020-2024.

“Pada High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) 20 Oktober 2023, secara resmi Korporasi Petani menjadi salah satu langkah strategis TPID Jatim guna memperkuat ketahanan pangan dan pengendalian inflasi,” ujarnya.

Lebih lanjut terkait inflasi, Adhy menyebutkan ketersediaan pasokan beras di Korporasi Petani dapat dimanfaatkan oleh TPID untuk menyeimbangkan surplus-defisit kebutuhan beras antar daerah. Korporasi petani juga dapat menjadi pemasok bagi Etalase Pengendalian Inflasi Konsumen (Epik).

Pasalnya, sebagai lumbung pangan nusantara, Jatim memenuhi kebutuhan pangan 20 provinsi lain di wilayah Indonesia Timur. Sehingga ekosistem pengendalian inflasi pangan sangat diperlukan.

“Maka dari itu Korporasi Petani perlu bekerjasama intraprovinsi dengan BUMD untuk memastikan ketersediaan pasokan di Jatim telah terpenuhi dengan harga terjangkau. Jika Beras Jatim Cettar bisa masuk ke pasar induk sampai retail modern, maka kestabilan harga bisa terjamin untuk mengendalikan inflasi,” ujarnya

Adhy pun meninjau langsung stok serta pengolahan Beras Jatim Cettar di Gapoktan Pojok Kulon, Kesamben, dan Gudang 3A Perak, Jombang.

Dijelaskan olehnya, dalam proses ini korporasi akan membeli gabah petani dengan harga pasar secara tunai. Kemudian, avalis atau investor korporasi petani akan menggunakan Sistem Resi Gudang untuk mendapat pembiayaan dari PT Kliring Perdagangan Berjangka Indonesia (KPBI) yang tengah dalam proses bekerjasama dengan Bank Jatim.

Selanjutnya, gabah diolah menggunakan Rice Milling Unit (RMU) menjadi beras premium dan medium yang akan dijual ke pasar melalui PT Jatim Grha Utama maupun pasar ritel dan pasar rakyat.

Ia mencontohkan, dalam proses pengolahan beras Jatim Cettar ini, tanam-petik-olah-kemas-jual beras secara mandiri dilakukan secara mandiri oleh Koperasi Multi Pihak Sarana Agro Lestari (Santri) sebagai pilot project di Kab. Jombang.

Skema ini menjadi suatu bentuk pemberdayaan petani dimana proses produksi menjadi lebih efisien dan biaya produksi menjadi lebih murah.

“Hal ini dapat mendorong dan menjamin hilirisasi agro industri pangan. Ini adalah alternatif dalam meningkatkan daya tawar, daya saing petani sekaligus mengendalikan inflasi di jatim,” tegasnya.

“Dengan kuatnya lembaga petani, maka biaya agroinput produksi menjadi lebih efisien karena pembelian bibit dan benih non subsidi lebih murah dengan skema collective buying,” Adhy menambahkan. (ita)