Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin agar penanganan manajemen krisis Covid-19 kelihatan, lincah, cepat, troubleshooting, smart shortcut, dan hasilnya betul-betul efektif, sehingga butuh kecepatan.
Pernyataan tersebut disampaikan Presiden pada Rapat Terbatas (Ratas) Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Senin (03/08), di Istana Merdeka, Jakarta.
Kepala Negara juga menyinggung berkaitan dengan menyeimbangkan rem dan gas di kuartal ketiga terutama urusan ekonomi, yang berkaitan dengan konsumsi rumah tangga serta daya beli masyarakat.
“Saya melihat memang urusan realisasi anggaran ini memang masih sangat minim sekali. Sekali lagi, dari Rp695 triliun stimulus untuk penanganan Covid, Rp695 triliun baru 20 persen yang terealisasi, Rp141 triliun yang terealisasi. Baru 20%. Sekali lagi, masih kecil sekali. Kecil sekali,” tutur Presiden.
Menurut Presiden, penyerapan yang paling besar itu ada di perlindungan sosial 39%, kemudian program UMKM 25% sehingga perlu hati-hati.
“Yang belum ada DIPA-nya saja masih gede banget, mungkin 40%-an belum ada DIPA. DIPA aja belum ada gimana mau realisasi. Artinya apa, di kementerian-kementerian di lembaga ini aura krisisnya belum betul-betul belum, ya belum,” kata Presiden.
Lebih lanjut, Presiden menilai masih terjebak pada pekerjaan harian sehingga belum tahu prioritas yang harus dikerjakan.
“Oleh sebab itu, saya minta ini, Pak Ketua (Komite Kebijakan, Menko Perekonomian, red) urusan ini didetailkan satu per satu dari menteri-menteri yang terkait,” pungkas Presiden. (sak)