Gubernur Jatim memastikan bahwa penggedokan atau pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2019 molor dari jadwalnya.
Sebelumnya pengesahan ini pada 10 Nopember maka RAPBD 2019 pada 28 Nopember 2018 mendatang. Hal ini langsung disampaikan Gubernur Jatim, Soekarwo ditemui usai rapat Paripurna di DPRD Jatim, Kamis (8/11).
Menurutnya, molornya pengesahan ini terjadi akibat adanya rencana penyertaan modal untuk pembentukan Bank Umum Syariah (BUS) yang saat ini lagi dibahas.
“Salah satunya alasan karena itu. Sebab, untuk pembahasan Raperda Penyertaan Modal itu memang membutuhkan waktu. Sesuai jadwalnya, baru bisa selesai pada 28 November,” kata Pakde Karwo sapaan akrabnya Soekarwo.
Adanya penyertaan modal ini akan masuk dalam salah satu butir belanja pemrov di anggaran 2019. Besarannya mencapai Rp 200 miliar. Akibat dari molornya penetapan APBD 2018 tersebut, bonus anggaran berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Kemendagri RI melalui APBN pun menurun. Jumlahnya, dipastikan di bawah Rp 77 miliar.
Permendagri No 38 tahun 2018 tentang penyusunan APBD 2019 memang mewajibkan tiap daerah untuk dapat menyelesaikan pengesahan APBD maksimal pada akhir November. “Namun belum terlambat karena pengesahannya masih di bulan November. Jatim tetap dapat bonus, namun jumlahnya menurun,” kata Pakde Karwo yang juga Gubernur Jatim dua periode ini.
Adapun rencana penetapan APBD 2019 mendatang akan mencapai angka sekitar Rp 31 triliun. Jumlah ini sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan APBD 2018 yang jumlahnya sekitar Rp 29 triliun.
Untuk diketahui, dari tahun ke tahun sejak Pakde Karwo menjabat Gubernur Jatim pada 2008 sampai 2017, penetapan APBD selalu diputuskan pada 10 November. Namun, berbeda dengan kebiasaan tersebut, penetapan APBD tahun ini molor menjadi 28 November 2018 mendatang. (jnr)