Pengumuman: NU Lamongan ‘Dijual’?
KOMUNITAS PERISTIWA

Pengumuman: NU Lamongan ‘Dijual’?

Sangat memprihatinkan. Disaat para santri Indonesia tengah menegakkan amar makruf nahi munkar, Ketua Pengurus Cabang (PC) Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Lamongan telah ‘menjual’ organisasi masyarakat (Ormas) terbesar di Indonesia itu untuk tujuan politik praktis.

Ketua PCNU Lamongan Supandi Lamongan dan Ketua PCNU Babat Sisyanto mengeluarkan surat rekomendasi dan dukungan NU Lamongan dan Babat kepada Sholahuddin sebagai calon Bupati Lamongan periode 2020-2025 sebagai satu-satunya Calon Bupati (Cabup) dari NU.

Tragisnya lagi, surat dukungan pada salah satu Cabup tersebut, meskipun tidak mengunakan kop surat Ormas Islam yang didirikan di Surabaya 31 Januari 1926, namun menyatakan keduanya bertindak atas nama organisasi NU.

Dilengkapi juga dengan dua materi masing-masing sebesar Rp 6.000 dan dibubuhi tandatangan basah dilakukan orang nomor satu di PCNU Lamongan dan Babat, Dr H Supandi SPd dan Drs H Sisyanto MM.

Anehnya, surat yang dikeluarkan pada 3 Oktober 2019 secara terang-terangan memberikan dukungan pada Sholahuddin yang kini menjabat sebagai Bendahara PCNU Lamongan, dilakukan secara diam-diam. Sebab, kabarnya tak ada pengurus lain yang mengetahui proses surat tersebut terbit.

Dirilisnya surat yang juga ditandatangani Rais Syuriah Lamongan KH Salim Azhar dan Rais Syuriah Babat KH Muchit Fattah tersebut dipakai Sholahuddin yang mantan lurah itu untuk mendapatkan rekomendasi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Ketika hal ini dikonfirmasi kepada Supandi melalui pesan whattsapp, Ketua PCNU Lamongan itu enggan menjawab Jinet. Hanya membalas sapaan dengan ‘waalaikum salam wr wb’.

Politik Praktis
Soal NU dan politik praktis, KH Ahmad Mustofa Bisri atau yang lebih dikenal Gus Mus, pernah mengingatkan agar warga Nahdliyin mengingat khittah Nahdlatul Ulama dalam hal berpolitik.

Seperti pernah dilaporkan Detikcom, Gus Mus menjelaskan, secara organisatoris, NU tidak ada kaitannya dengan partai politik dan tidak berurusan dengan politik praktis. Ia pun mengutip pernyataan Kiai Sahal Mahfud, politik yang dipegang oleh NU adalah politik tingkat tinggi.

“Bahwa NU secara organisatoris tidak ada kaitannya dengan partai politik, dan tidak berurusan dengan politik praktis. Istilahnya Pak Kyai Sahal dulu, Rais Aam itu, politik NU itu politik tinggi, bukan politik rendah,” jelasnya kepada Detikcom, 18 Agustus 2018 lalu.

Lebih lanjut dia menjelaskan, sejatinya warga Nahdliyin dengan warga masyarakat lainnya tidak ada bedanya dalam hal berpolitik. Sama-sama memiliki hak untuk berkecimpung di dunia politik, hanya saja harus dapat membedakan antara urusan NU dengan politik.

“Kalau warga NU itu sama dengan warga negara lainnya, punyai hak politk, ya silakan. Yang tidak boleh itu kalau Anda sudah menjadi pengurus NU secara struktural, jangan bawa NU (ke ranah politik). Sampean (secara) pribadi saja (kalau ke ranah politik),” tegas Gus Mus. (ita)

One Comment

Comments are closed.